Prabowo Lantik Dwiarso Budi Wakil Ketua MA dan Jimly Asshiddiqie Ketua Komite

Presiden RI Prabowo Subianto melantik dua tokoh penting dalam satu hari, menandai babak baru reformasi di tubuh Mahkamah Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di Istana Merdeka, Jakarta, Dwiarso Budi Santiarto resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial, sementara Jimly Asshiddiqie dikukuhkan sebagai Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri bersama sembilan anggota lainnya. Dua pengangkatan ini dinilai sebagai respons cepat pemerintahan Prabowo terhadap tuntutan publik akan lembaga penegak hukum yang lebih bersih dan akuntabel.

Kronologi Pelantikan

Upacara pelantikan berlangsung dalam dua sesi di Istana Merdeka pada tanggal yang sama.

1. Sesi Pertama: Pengambilan sumpah Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial dilakukan pukul 09.30 WIB. Hadir para pimpinan MA, anggota Komisi Yudisial, dan sejumlah duta besar.
2. Sesi Kedua: Pukul 11.00 WIB, Presiden melantik Jimly Asshiddiqie bersama sepuluh anggota Komite Percepatan Reformasi Polri. Pelantikan disaksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pimpinan Komisi III DPR.
3. Arahan Presiden: Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa kedua lembaga harus mempercepat reformasi birokrasi internal, memberantas praktik korupsi, serta meningkatkan pelayanan publik. “Saya tidak ingin ada lagi laporan mafia peradilan atau penyimpangan oknum kepolisian yang merusak citra negara,” tegasnya.

Siapa Dwiarso Budi Santiarto?

Dwiarso Budi Santiarto bukan nama asing di dunia peradilan Indonesia. Sebelum diangkat menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, ia merupakan Hakim Agung yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun di berbagai tingkatan peradilan. Kariernya dimulai sebagai hakim pengadilan negeri di Jawa Tengah, lalu merangkak menjadi hakim tinggi, hingga akhirnya masuk ke kamar pidana MA pada 2018. Di MA, ia dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan transparansi dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen perkara.

Bidang Non-Yudisial yang kini dipimpinnya mencakup pengawasan internal, pembinaan hakim, dan hubungan antarlembaga. Tugas berat menanti, mengingat MA kerap disorot karena lambatnya penanganan kasus dan masih maraknya suap. Dengan pengalaman panjangnya, Dwiarso diharapkan mampu memodernisasi sistem pengawasan dan memperkuat integritas hakim di seluruh Indonesia.

Jimly Asshiddiqie dan Misi Berat Reformasi Polri

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008, sekarang memimpin Komite Percepatan Reformasi Polri. Komite yang beranggotakan 10 orang ini dibentuk sebagai respons atas rentetan insiden yang merusak kepercayaan publik terhadap Polri, mulai dari kasus Ferdy Sambo hingga penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian. Jimly, yang juga seorang guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia, dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam memperkuat demokrasi dan supremasi hukum.

“Saya menerima amanah ini dengan segala risiko. Reformasi Polri bukan hanya tentang mengganti personel, tetapi mengubah kultur organisasi yang telah berurat akar,” ujar Jimly usai pelantikan.

Komite ini bertugas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur Polri, merekomendasikan perbaikan regulasi, dan memastikan akuntabilitas di semua lini. Jimly menekankan pentingnya membangun kembali kedekatan polisi dengan masyarakat melalui program community policing yang dikawal ketat.

Analisis Perbandingan Dua Penunjukan Strategis

Pengangkatan Dwiarso Budi dan Jimly Asshiddiqie pada hari yang sama bukanlah kebetulan. Keduanya merepresentasikan fokus ganda pemerintahan Prabowo: membenahi lembaga yudikatif sekaligus mereformasi institusi kepolisian. Seorang pengamat hukum dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Denny Indrayana, menilai langkah ini sebagai win-win solution untuk memulihkan wibawa negara di mata publik.

Harapan Publik dan DPR

Masyarakat menyambut positif pengangkatan ini, meski tetap kritis. Beberapa elemen masyarakat sipil menuntut agar komite reformasi Polri bekerja cepat mengingat tingginya angka aduan terhadap kepolisian yang mencapai lebih dari 3.000 laporan sepanjang 2024. Sementara itu, Komisi III DPR berjanji akan mengawal kinerja kedua lembaga melalui mekanisme rapat dengar pendapat berkala. “Kami ingin melihat perubahan konkret dalam enam bulan pertama, bukan sekadar peta jalan di atas kertas,” kata salah seorang anggota Komisi III.

Langkah Awal yang Dinanti

Dwiarso Budi menyatakan akan segera melakukan audit internal MA dan memperkuat sistem pelaporan pelanggaran secara digital. Jimly di sisi lain berencana menggelar forum dengar pendapat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan cetak biru reformasi Polri yang komprehensif. Kedua figur ini diyakini dapat saling melengkapi: satu berpengalaman mengelola birokrasi internal lembaga peradilan, yang lain piawai merancang kebijakan dan memahami lanskap politik hukum.

Dengan dilantiknya Dwiarso Budi Santiarto dan Jimly Asshiddiqie, publik kini menunggu bukti nyata bahwa era baru transparansi dan akuntabilitas benar-benar dimulai di dua pilar penegakan hukum Indonesia.