Politisi Gerindra Dorong BPS Edukasi Publik Terkait Survei Statistik

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, La Tinro La Tunrung, mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk lebih masif mengedukasi masyarakat tentang esensi berbagai kegiatan pendataan dan survei statistik yang rutin dilakukan. Desakan ini muncul karena masih banyak warga yang salah kaprah dalam memaknai aktivitas statistik pemerintah, bahkan menganggap bahwa pendataan dilakukan semata-mata untuk mencari objek pajak baru.

Menurut La Tinro, kesalahpahaman yang berlarut-larut ini tidak dapat dianggap remeh. Jika masyarakat enggan memberikan informasi secara jujur dan lengkap karena diliputi kekhawatiran, maka data yang terkumpul akan kehilangan akurasi. Pada akhirnya, survei yang memakan biaya besar itu tidak akan mampu menjadi fondasi penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Kualitas Data Jadi Taruhan

La Tinro menekankan bahwa persepsi keliru seperti survei untuk menjaring objek pajak baru dapat merusak kepercayaan publik. Padahal, data statistik digunakan untuk merancang berbagai program pembangunan, mulai dari penyaluran bantuan sosial, perencanaan infrastruktur, hingga penentuan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.

"Bagaimana kalau survei yang kita lakukan, petugasnya tidak bisa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, tidak bisa mengumpulkan data yang baik. Akhirnya survei yang kita lakukan tidak berarti, kita hanya kehilangan waktu, tenaga, dan anggaran pemerintah yang begitu besar," ujar La Tinro dalam keterangan tertulis yang diterima media kami, Senin (6/7/2026).

Ia menambahkan, peran petugas lapangan sangat krusial. Mereka bukan hanya pengumpul data, tetapi juga ujung tombak yang harus mampu menjelaskan tujuan survei secara sederhana dan meyakinkan. Tanpa kemampuan komunikasi yang memadai, warga akan tetap menutup diri dan data yang dihasilkan berpotensi bias.

Pentingnya Transparansi dan Literasi Statistik

Penguatan edukasi publik dinilai sebagai langkah strategis yang harus segera diambil BPS. Kegiatan seperti Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), atau Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) kerap menghadapi resistensi di akar rumput karena minimnya pemahaman. BPS didorong untuk memanfaatkan saluran komunikasi modern, seperti media sosial, serta menggandeng tokoh agama, tokoh adat, dan kader komunitas guna menyebarluaskan informasi yang benar.

Literasi statistik yang rendah, kata La Tinro, tidak hanya merugikan pemerintah tetapi juga masyarakat sendiri. Kebijakan yang lahir dari data abal-abal akan meleset dan tidak menjawab kebutuhan riil warga. Oleh karena itu, transparansi tentang penggunaan data dan jaminan kerahasiaan identitas responden harus terus disampaikan untuk membangun kembali rasa percaya.

Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, berencana mengawal kerja sama antara BPS dan kementerian terkait agar program edukasi statistik terintegrasi dalam kurikulum pendidikan non-formal. Dengan demikian, pemahaman akan pentingnya data dapat ditanamkan sejak dini, dan generasi mendatang tidak lagi alergi terhadap petugas sensus yang datang ke rumah mereka.

Anggaran besar yang digelontorkan untuk setiap survei nasional menuntut hasil yang optimal. Jika masalah kesalahpahaman ini tidak segera diatasi, risiko pemborosan dan kegagalan program pemerintah akan terus menghantui. Dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga organisasi kemasyarakatan, diperlukan agar setiap lembar kuesioner yang diisi menghasilkan potret Indonesia yang sesungguhnya.