Pemkab Bogor — Hidupkan Kembali Rencana Kereta Gantung Puncak Tanpa APBD

Riak kemacetan di Jalur Puncak sudah menjadi pemandangan yang terlalu akrab bagi siapa pun yang pernah mencoba menikmati dinginnya udara pegunungan di akhir pekan. Kendaraan roda empat dan roda dua saling berhimpitan, membawa harapan para pelancong yang ingin melepas penat. Di tengah riuhnya klakson dan asap knalpot, bayangan tentang moda transportasi yang melayang di atas kemacetan—sebuah kereta gantung yang membelah kabut—kembali mengemuka. Kali ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menghidupkan kembali wacana lama itu dengan lebih serius, membawa janji solusi tanpa membebani uang rakyat.

Gagasan Lama yang Menemukan Momentumnya

Sudah hampir satu dekade lamanya ide kereta gantung di Jalur Puncak muncul dan tenggelam sebagai wacana. Namun kini, Bupati Bogor Rudy Susmanto membuka lembaran baru. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa proyek ini kini tengah masuk ke dalam tahap paling krusial namun menentukan: studi kelayakan (feasibility study). Pemerintah daerah tidak lagi sekadar bermimpi; mereka mulai membangun komunikasi dengan sejumlah investor yang diharapkan mampu merealisasikan konsep yang sempat dianggap terlalu mahal itu.

"Waktu saya dengar soal kereta gantung lagi, rasanya campur aduk. Antara percaya dan takut kecewa lagi," ujar Yanto (45), penyedia jasa ojek di kawasan Rest Area Gunung Mas. Pria yang sehari-hari mengantar wisatawan bolak-balik menembus padatnya jalur ini sudah sering mendengar janji serupa. "Tapi kalau kata Pak Bupati sekarang bukan pakai uang pemerintah, mungkin kali ini beda," tambahnya dengan nada setengah berharap.

Rute, Skema, dan Perhitungan Realistis

Konsep yang kini digulirkan memiliki arah yang lebih jelas. Kereta gantung direncanakan menghubungkan kawasan Summarecon dengan Rest Area Gunung Mas—dua titik yang selama ini menjadi magnet utama kendaraan wisata. Pilihan ini diharapkan tidak hanya memangkas volume kendaraan pribadi, tetapi juga menciptakan pengalaman wisata yang unik: menikmati hamparan kebun teh dan lembah dari ketinggian, tanpa harus berdesakan di aspal.

Yang menjadi sorotan utama adalah model pembiayaannya. Bupati Rudy menegaskan bahwa proyek ini akan digarap melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan dana APBD. Artinya, pemerintah daerah tidak akan menanggung beban fiskal, melainkan membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor yang siap membangun dan mengoperasikan kereta gantung tersebut. "Ada konsep kereta gantung, lalu ada konsep KRL, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus bicara objektif bahwa itu butuh pembiayaan yang cukup besar," ujar Rudy, dikutip dari Antara, Selasa (7/7/2026).

Harapan di Atas Rel Gantung

Bagi warga dan pelaku usaha di sepanjang Jalur Puncak, rencana ini membawa angin segar. Siti Aisyah (38), pemilik warung kopi di sekitar Rest Area Gunung Mas, membayangkan kereta gantung akan membawa lebih banyak pengunjung ke tempatnya. "Biasanya tamu yang ke sini itu yang bawa mobil. Kalau ada kereta gantung, mungkin orang-orang dari bawah (Summarecon) pada naik semua ke sini. Warung saya bisa lebih ramai," katanya sambil tersenyum.

Namun, optimisme itu tetap dibarengi dengan catatan realistis. Proyek besar seperti kereta gantung bukan sekadar menara dan kabel baja; ia menuntut studi lingkungan, pembebasan lahan, dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Belum ada jadwal pasti kapan gondola pertama akan meluncur di atas Jalur Puncak. Saat ini, semuanya masih bergantung pada hasil studi kelayakan dan keseriusan para pemodal besar untuk menanamkan dananya.

"Kita semua sudah capek macet tiap Sabtu-Minggu. Saya rasa warga di sini siap mendukung asalkan jalannya jelas dan tidak cuma jadi berita," ujar Yanto. Ya, harapan itu masih menggantung—seperti kabin kereta gantung yang kelak mungkin akan membelah langit Puncak.