Pemkab Badung Gelar Sidak Disiplin, Empat Pegawai PUPR Terjaring Pelanggaran

Langkah tegas kembali diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dalam menertibkan kedisiplinan para aparatur sipil negara (ASN). Tanpa pemberitahuan sebelumnya, Tim Disiplin Pemkab Badung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke dua instansi vital, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Langkah ini dilakukan demi memastikan roda birokrasi dan pelayanan masyarakat tetap berjalan maksimal tanpa ada pegawai yang mangkir dari tanggung jawab.

Sidak gabungan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Bupati Badung yang menginstruksikan penguatan etos kerja, akuntabilitas, serta kepatuhan jam kerja ASN di lingkungan Pemkab Badung. Tim penegak disiplin diterjunkan langsung untuk menyisir kehadiran fisik para pegawai, mencocokkannya dengan rekapitulasi sistem presensi elektronik yang berlaku.

Temuan Pelanggaran di Dinas PUPR

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Badung, I Wayan Wijana, bersama jajaran petinggi pengawasan daerah, termasuk Inspektur Kabupaten Badung, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Bagian Hukum, hingga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dari hasil penyisiran mendalam di dua kantor dinas tersebut, tim menemukan catatan kedisiplinan yang kontras. Di Dinas PUPR, tercatat ada empat pegawai yang diduga kuat melanggar ketentuan jam kerja operasional.

"Hasil pemeriksaan presensi dan pengecekan langsung di lokasi menemukan empat pegawai di Dinas PUPR yang diduga melanggar ketentuan jam kerja. Sementara di BPKAD tidak ditemukan pelanggaran disiplin. Sejumlah pegawai yang tidak hadir terkonfirmasi memiliki keterangan sah secara administratif karena sakit," ungkap I Wayan Wijana di sela-sela kegiatan.

Sanksi Otomatis: Pemotongan TPP dan Evaluasi Kinerja

I Wayan Wijana menegaskan bahwa sidak ini bukan sekadar formalitas mengecek daftar hadir, melainkan tolok ukur komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pegawai yang terbukti melanggar jam kerja, baik karena terlambat datang maupun pulang lebih awal tanpa izin sah, dipastikan tidak akan lolos dari sanksi administratif.

Pemerintah Kabupaten Badung kini telah mengintegrasikan sistem kehadiran dengan tunjangan kinerja. Artinya, setiap pelanggaran disiplin waktu akan langsung berdampak nyata pada hak keuangan pegawai bersangkutan.

"Pelanggaran jam kerja, seperti datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa alasan sah, berimbas langsung pada penilaian kinerja individu serta pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) secara otomatis," tegas Wijana.

Fokus Pengawasan Disiplin ASN Badung

Melalui pengawasan berkala ini, Pemkab Badung menargetkan terciptanya kultur kerja birokrasi yang lebih profesional dan transparan. Berikut adalah fokus utama pelaksanaan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Pemkab Badung:

• Kepatuhan Jam Kerja: Memastikan seluruh pegawai hadir tepat waktu dan tidak meninggalkan kantor sebelum jam operasional berakhir tanpa izin tertulis.
• Kualitas Layanan Masyarakat: Memastikan loket-loket pelayanan publik tetap terisi dan beroperasi secara prima.
• Transparansi Absensi: Memverifikasi kesesuaian antara data presensi digital dengan keberadaan fisik pegawai di meja kerja masing-masing.
• Akuntabilitas Tunjangan: Menerapkan pemotongan TPP secara adil dan otomatis bagi pegawai yang tidak memenuhi kewajiban jam kerja.

Pemkab Badung memastikan operasi penertiban kedisiplinan serupa akan terus dilakukan secara berkala dan menyasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya guna menjaga integritas birokrasi di wilayah Badung.