DENPASAR — Target Penerimaan Pajak Daerah Naik Rp 132 Miliar

Halo pembaca Beritaseputar.com! Ada kabar terbaru dari Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar yang baru saja mengambil langkah berani terkait keuangan daerah. Di tengah geliat ekonomi Bali yang terus membaik, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar secara resmi menaikkan target penerimaan pajak daerah hingga Rp 132 miliar. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan didasari atas capaian realisasi pajak yang menunjukkan tren sangat positif sepanjang tahun 2026.

Langkah optimistis ini memperlihatkan betapa dinamisnya pergerakan ekonomi di ibu kota Provinsi Bali tersebut. Dengan penambahan target ini, Pemkot Denpasar makin percaya diri dapat menggenjot pembangunan fasilitas publik dan layanan masyarakat secara lebih optimal hingga penghujung tahun anggaran.

Realisasi Penerimaan Capai Rp 1,358 Triliun per September 2026

Berdasarkan data resmi hingga 7 September 2026, Bapenda Kota Denpasar mencatat realisasi penerimaan pajak daerah sudah menembus angka fantastis, yakni Rp 1,358 triliun. Angka realisasi ini telah menembus kisaran 71 persen dari total target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026.

Kepala Bagian Bapenda Kota Denpasar, I Nyoman Denny Widya, mengonfirmasi peningkatan target serta realisasi positif tersebut saat memberikan keterangan resmi pada Rabu, 9 September 2026. Beliau menegaskan bahwa instansinya tidak akan tinggal diam dan siap melancarkan serangkaian strategi intensifikasi agar target baru yang dipatok dapat tercapai dengan sempurna.

“Realisasinya sampai 7 September sudah Rp 1,358 triliun. Penyesuaian target ini tentu akan kami ikuti dengan langkah intensifikasi secara masif untuk mengoptimalkan seluruh potensi pajak yang ada di Kota Denpasar,” ujar I Nyoman Denny Widya.

Evaluasi dan Rencana Strategis Penanganan Tunggakan Pajak

Meski sebagian besar sektor penerimaan pajak dilaporkan telah memenuhi target bahkan melampauinya, Bapenda Denpasar mencatat masih ada dua jenis penerimaan yang kinerjanya perlu dipacu secara intensif. Kedua jenis penerimaan tersebut adalah opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Untuk menyikapi tantangan tersebut serta mengejar ketertinggalan pada kedua sektor opsen tersebut, Bapenda Kota Denpasar merancang alur kerja dan langkah penanganan sistematis berikut:

1. Penguatan Validasi dan Verifikasi: Petugas Bapenda akan memperketat pemeriksaan terhadap kewajiban para wajib pajak, termasuk melakukan penelusuran rekam jejak utang pajak bagi wajib pajak yang dinilai kurang taat.
2. Pendekatan Pelayanan Door to Door: Tim lapangan disiagakan untuk menyasar langsung para wajib pajak melalui program sosialisasi langsung ke rumah-rumah atau tempat usaha, sembari memaksimalkan kampanye edukasi di berbagai platform media sosial.
3. Kolaborasi Layanan Samsat Keliling: Khusus penanganan opsen PKB dan BBNKB, Bapenda menggandeng instansi terkait seperti Kepolisian dan Jasa Raharja untuk menghadirkan Samsat Keliling secara terpadu di titik-titik strategis agar masyarakat makin mudah membayar pajak kendaraan.

Transformasi Digital melalui Pembentukan Klaster Ekonomi

Tidak hanya mengandalkan metode konvensional, Pemkot Denpasar juga bergerak cepat melakukan transformasi digital dalam pemantauan transaksi wajib pajak. Sistem pemantauan berbasis teknologi digital ini dirancang untuk meminimalisasi kebocoran pajak sekaligus memastikan keterbukaan pelaporan dari para pelaku usaha.

Dalam rentang beberapa tahun terakhir, Bapenda telah sukses membentuk berbagai klaster digitalisasi pajak di sejumlah kawasan niaga utama, antara lain:

• Renon Digital Area (Reditia) — Fokus pada kawasan pusat pemerintahan dan kuliner Renon.
• Melodi Sanur — Menyasar klaster pariwisata dan hospitality di wilayah Sanur.
• Pak Ketut & Lapak Ketumbar — Inovasi digitalisasi pada sektor perdagangan dan usaha mikro.
• Paon Gatsu & Kladi 5B — Menjangkau kawasan bisnis utama di sepanjang koridor Jalan Gatot Subroto.

Tak berhenti di situ, perjalanan digitalisasi terus berlanjut. Pada Juni 2026 lalu, Bapenda Denpasar kembali meluncurkan inovasi terbaru berupa Klaster Ekonomi Digital Terintegrasi Panjer, Sesetan, dan Sidakarya (Kedai Pasar). Melalui klaster Kedai Pasar ini, setiap transaksi usaha milik wajib pajak langsung terhubung dengan alat perekam transaksi digital (tapping box), sehingga data transaksi dapat dipantau secara real-time oleh sistem Bapenda.

Dengan integrasi teknologi digital dan kerja sama lintas instansi yang solid, Pemkot Denpasar optimistis target tambahan sebesar Rp 132 miliar pada APBD Perubahan 2026 dapat terealisasi sepenuhnya demi mendukung kemajuan serta kesejahteraan warga Denpasar.