Pemerintah dan Perbankan Blokir Aliran Dana Penipuan Digital dan Judi Online

Jakarta – Maraknya penipuan digital (online scam) dan judi online telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi digital Indonesia. Data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mencatat pada tahun 2025 kerugian masyarakat akibat penipuan daring mencapai Rp12,4 triliun, sementara transaksi judi ilegal menembus Rp327 triliun per tahunnya. Menyikapi darurat ini, pemerintah dan industri perbankan memperkuat sinergi dengan pendekatan yang lebih tajam: tidak sekadar menutup situs, tetapi memutus aliran dana para pelaku melalui pemblokiran rekening penampung secara masif dan penerapan teknologi kecerdasan buatan.

Kolaborasi Multi-Lembaga yang Semakin Agresif

Sejak awal 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), serta Bareskrim Polri memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. MoU tersebut menekankan tiga pilar utama: (1) pertukaran data rekening mencurigakan secara real-time, (2) pemblokiran rekening dalam waktu maksimal 2x24 jam sejak pelaporan, dan (3) penindakan hukum dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk aktor intelektual.

“Kami tidak lagi hanya menutup ribuan situs yang muncul kembali dengan domain berbeda setiap hari. Sekarang fokusnya adalah melacak siapa di balik rekening-rekening penampung itu,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam konferensi pers virtual pekan lalu. “Dengan pendekatan follow the money, pelaku jauh lebih mungkin dijerat.”

Blokir Ribuan Rekening, AI Deteksi Pola Transaksi Janggal

Strategi memutus aliran dana menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Sepanjang Januari–Mei 2026, OJK menginstruksikan pemblokiran terhadap 8.743 rekening yang terindikasi menampung hasil penipuan dan judi daring, naik 214% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, 5.201 rekening terkait judi online dan sisanya merupakan rekening penampung modus phishing, penipuan berkedok investasi, hingga romance scam.

Di sisi perbankan, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank umum untuk mengaktifkan sistem deteksi anomali berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang mampu mengenali pola transaksi khas penipuan, seperti pengiriman dana terstruktur ke banyak rekening dalam waktu singkat atau transaksi dengan nominal tidak wajar di luar jam operasional. Bank-bank besar seperti BRI, BCA, dan Bank Mandiri melaporkan telah memblokir lebih dari 120 ribu rekening hasil identifikasi proaktif sistem AI mereka sepanjang tahun berjalan.

Edukasi Publik jadi Benteng Terdepan

Selain pendekatan teknis, literasi digital menjadi kunci. Survei OJK mengungkap hanya 38,7% masyarakat Indonesia yang mampu mengidentifikasi ciri-ciri penipuan daring. Pemerintah menggandeng asosiasi fintech dan platform e-commerce untuk menyematkan peringatan keamanan langsung di aplikasi saat pengguna akan mentransfer ke rekening mencurigakan. Kemenkomdigi juga mempercepat mekanisme take down situs ilegal: kini rata-rata penutupan situs judi dan penipuan hanya memakan waktu 4 jam sejak laporan, dibandingkan 2–3 hari sebelumnya.

Tantangan dan Arah Kebijakan ke Depan

Meski demikian, para pelaku terus berevolusi dengan memanfaatkan rekening “kutu loncat” — rekening yang sengaja diperjualbelikan dan hanya digunakan sekali. Kepolisian menemukan adanya jaringan penyedia jasa rekening baru yang menawarkan paket pembukaan rekening massal di bank digital. Menanggapi hal ini, DPR mendorong percepatan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang akan memasukkan ketentuan soal penyalahgunaan identitas digital dan pertanggungjawaban platform.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa perang melawan kejahatan digital ini bukan hanya tugas regulator. “Perbankan adalah garda terdepan. Tanpa komitmen penuh dari industri untuk memotong akses rekening, semua upaya penutupan situs hanya akan menjadi permainan whack-a-mole,” tegasnya.

Langkah pemblokiran aliran dana yang terintegrasi ini diharapkan mampu menekan angka kejahatan digital secara signifikan dalam dua tahun ke depan. Masyarakat pun diimbau untuk selalu memeriksa keabsahan rekening melalui kanal resmi Cek Rekening di website Kemenkomdigi sebelum melakukan transfer, serta segera melapor jika menjadi korban.