Menteri Wihaji Ungkap Penerima MBG Busui, Bumil dan Balita Masih 38,51%
Jakarta – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, mengungkapkan bahwa cakupan penerima program Makan Ber
Jakarta – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, mengungkapkan bahwa cakupan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok sasaran 3B—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di luar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)—masih berada di angka 38,51 persen dari total target nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Wihaji memaparkan data mutakhir per 3 Juni 2026 yang bersumber dari Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu poin krusial yang ia soroti ialah tingkat keterlibatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendistribusikan makanan bergizi kepada kelompok rentan. Menurutnya, secara infrastruktur pelayanan, 75 persen SPPG yang ada sudah menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
"Dari data yang saya ambil dari BGN sementara, laporannya per tanggal 3 Juni sebagai berikut. Jumlah SPPG saat ini mencapai 29 ribu unit. Yang sudah melayani kelompok 3B masih 75 persen atau sekitar 22.672 unit," ujar Wihaji di hadapan anggota Komisi IX.
Meski persentase SPPG yang beroperasi melayani kelompok 3B terbilang tinggi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat penyerapan atau penerima manfaat dari kelompok tersebut belum optimal. Angka 38,51 persen penerima MBG dari total sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD mengindikasikan adanya kesenjangan antara kapasitas layanan yang tersedia dengan partisipasi atau pendataan penerima yang masih perlu diperkuat.
Wihaji menjelaskan bahwa sejumlah tantangan masih dihadapi dalam upaya memperluas capaian program, antara lain verifikasi data sasaran yang belum sepenuhnya sinkron antar kementerian dan lembaga, mobilitas ibu hamil dan balita yang tidak terpusat di institusi pendidikan formal, serta pendampingan keluarga yang belum merata di seluruh daerah. Pihaknya, melalui BKKBN, terus berkoordinasi dengan BGN dan dinas terkait di tingkat daerah untuk mempercepat integrasi data kependudukan dengan data penerima manfaat MBG.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu prioritas nasional yang menyasar kelompok paling rentan terhadap stunting dan malnutrisi. Ibu hamil dan ibu menyusui memerlukan asupan gizi seimbang demi kesehatan janin dan bayi, sementara balita berada dalam fase emas pertumbuhan yang sangat bergantung pada kecukupan protein, vitamin, dan mineral. Dengan cakupan penerima yang baru mencapai 38,51 persen, percepatan distribusi dan penajaman sasaran menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Dalam forum yang sama, sejumlah anggota Komisi IX mendorong agar BKKBN dan BGN memperkuat strategi jemput bola dengan melibatkan kader posyandu, tim pendamping keluarga, serta tenaga kesehatan di puskesmas. Mereka menekankan bahwa keberadaan SPPG yang melayani 3B harus diimbangi dengan kemudahan akses dan sosialisasi yang masif agar kelompok sasaran benar-benar merasakan manfaat program.
Wihaji menambahkan bahwa evaluasi secara berkala akan terus dilakukan, termasuk pemantauan kualitas makanan yang didistribusikan, ketepatan waktu pengiriman, serta jumlah penerima yang tercatat dalam sistem informasi gizi nasional. Pihaknya menargetkan peningkatan cakupan penerima MBG pada kelompok 3B secara bertahap hingga akhir tahun anggaran 2026, sejalan dengan penambahan unit SPPG dan akurasi data yang lebih baik.
Hingga berita ini diturunkan, BKKBN dan BGN masih terus berkoordinasi untuk menyelaraskan data lapangan agar persentase penerima dapat segera mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Comments (0)