Menperin Matangkan Tata Kelola Kimia untuk Masuk OECD

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mematangkan skema tata kelola zat kimia nasional sebagai langkah strategis untuk memuluskan aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Langkah ini dinilai krusial demi menjaga kepercayaan pasar global terhadap produk industri Tanah Air yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekspor non-migas.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa harmonisasi regulasi tidak hanya sekadar memenuhi syarat administratif keanggotaan organisasi negara maju tersebut, melainkan menjadi fondasi fundamental dalam melindungi industri domestik dari potensi diskriminasi perdagangan internasional. "Kita tidak ingin produk Indonesia dicap tidak memenuhi standar lingkungan atau kesehatan hanya karena sistem pendataan kita tidak transparan," tegas Agus dalam gelaran diskusi terbatas di Jakarta, Senin (5/5/2026).

Langkah Strategis Menuju Standar Global

Proses pematangan tata kelola ini melibatkan penyelarasan kerangka hukum nasional dengan standar OECD Council Acts yang dikenal ketat, terutama terkait keputusan mengenai pengelolaan bahan kimia. Berdasarkan data Kemenperin, progres reformasi tata kelola tersebut kini difokuskan pada tiga pilar utama yang dilaksanakan melalui kerja sama erat dengan lintas kementerian serta Badan Kebijakan Fiskal. Berikut kronologi langkah-langkah strategis yang tengah berjalan:

1. Harmonisasi Regulasi Nasional: Pemerintah melakukan peninjauan terhadap 38 regulasi teknis yang mengatur penggunaan bahan kimia industri. Tujuannya adalah memastikan setiap produk yang beredar memiliki basis data keamanan yang terukur.
2. Pembentukan Sistem Informasi Terpadu: Kemenperin berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membangun pusat data inventarisasi kimia yang bisa diakses secara internasional, guna memenuhi standar Mutual Acceptance of Data (MAD) OECD.
3. Pengujian Non-Hewan: Implementasi metode non-animal testing yang lebih modern tengah diakselerasi. Langkah ini tidak hanya menekan biaya riset, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar etika global.

"Proses aksesi ke OECD bukanlah sprint, melainkan marathon. Kami harus memastikan setiap molekul kimia yang diproduksi di Indonesia tercatat dengan benar dan aman bagi konsumen global," ujar Agus Gumiwang.

Data Akurat untuk Kepercayaan Publik dan Pasar

Isu utama yang menjadi perhatian serius adalah integritas data. Selama ini, fragmentasi basis data antara institusi pemerintah dianggap menjadi hambatan terbesar dalam pemetaan rantai pasok kimia di Indonesia. Melalui proses aksesi OECD, Kemenperin mematok target agar sistem pengawasan Kimia Terpadu bisa beroperasi penuh pada kuartal ketiga tahun 2026. Sistem ini akan mencatat secara real-time total volume produksi, distribusi, hingga penggunaan zat kimia di lebih dari 2.000 fasilitas industri skala menengah dan besar di seluruh Indonesia.

Selain membangun sistem digital, Kemenperin juga tengah mengintensifkan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) industri, terutama dalam memahami Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Penerapan label dan lembar data keselamatan bahan yang sesuai standar PBB ini menjadi syarat mutlak agar kontainer ekspor Indonesia tidak ditolak di negara tujuan. Pasar Eropa dan Asia Timur, sebagai mitra dagang utama, sangat rentan memberlakukan hambatan teknis perdagangan jika standar ini diabaikan.

Pengamat ekonomi industri dari Universitas Indonesia, mengapresiasi langkah cepat ini. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar mengejar target waktu, melainkan memastikan konsistensi implementasi di lapangan. "Standardisasi tata kelola kimia ini adalah tiket masuk Indonesia ke panggung manufaktur dunia. Jika kita berhasil menyelaraskan skema ini, maka produk tekstil, elektronik, hingga otomotif kita akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi," jelasnya.

Komitmen politis ini juga diharapkan mampu mendongkrak posisi Indonesia dalam Environmental Performance Index serta membuka keran investasi baru di sektor industri kimia hijau yang lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai tambah tinggi. Dengan total populasi yang besar dan pertumbuhan manufaktur yang stabil, status sebagai anggota OECD akan menjadi katalisator yang mengubah paradigma industri kimia nasional dari sekadar pasar yang diatur menjadi pemain global yang mengatur standar.