China Pecat Eks Pejabat PKC Xinjiang Ma Xingrui karena Korupsi

Pemerintah China resmi mencopot mantan Sekretaris Partai Komunis China (PKC) Provinsi Xinjiang, Ma Xingrui, dari seluruh jabatannya. Pemecatan tersebut diumumkan pada 14 Juli 2026 oleh Komisi Pemeriksa Disiplin Pusat (CCDI) setelah penyelidikan menemukan bahwa Ma terlibat dalam praktik korupsi sistematis yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari ¥230 miliar (sekitar Rp 480 triliun).

Pengumuman Resmi dan Kronologi Penyelidikan

Keputusan ini disampaikan melalui siaran pers CCDI, yang menyebut Ma menggunakan pengaruhnya selama menjabat di Xinjiang untuk memuluskan sejumlah proyek infrastruktur miliaran yuan, menerima suap, dan melakukan penyelewengan dana bantuan pusat yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan ekonomi kelompok minoritas Uighur.

1. Juli 2025: CCDI mulai menyelidiki laporan masyarakat tentang kejanggalan dalam proyek Belt and Road di perbatasan Xinjiang.
2. November 2025: Tim penyelidik menemukan bukti transfer dana ke perusahaan cangkang milik kerabat Ma di Hong Kong dan Singapura.
3. Maret 2026: Ma dibebastugaskan sementara dari posisinya di Politbiro sembari investigasi terus berlanjut.
4. 14 Juli 2026: Pemecatan tetap diumumkan, disertai penangkapan delapan orang lainnya dalam jaringan yang sama.

Profil Singkat Ma Xingrui

Ma, seorang insinyur telekomunikasi, sebelumnya menjabat Sekretaris PKC Xinjiang (2021–2022) dan sempat menduduki kursi di Politbiro Nasional. Ia merupakan figur sentral dalam kampanye “stabilitas” pemerintah pusat di wilayah yang mayoritas dihuni Muslim Uighur tersebut. Pengamat menilai pencopotan ini mengirim sinyal bahwa kampanye anti-korupsi Presiden Xi Jinping tidak memandang bulu, bahkan terhadap pejabat yang bertugas di wilayah sensitif.

Skema Korupsi dan Dampak

Menurut dokumen pengadilan, Ma diduga memotong anggaran proyek pemukiman baru sebesar 15% dan mengarahkan dana itu ke rekening pribadi. Ia juga menjual izin tambang batu bara di kawasan Ili dengan harga enam kali lipat di atas pasaran kepada perusahaan milik koleganya. Kerugian terbesar dialami oleh program pemberdayaan ekonomi desa yang kehilangan hingga ¥47 miliar dari dana yang seharusnya menciptakan 120.000 lapangan kerja.

“Ini adalah tamparan keras bagi Partai, menunjukkan bahwa korupsi masih mengakar bahkan di provinsi prioritas nasional. Pemecatan Ma harus diikuti audit menyeluruh terhadap proyek-proyek era kepemimpinannya,” ujar Prof. Li Wei, pengamat politik Universitas Peking.

Data Perbandingan Kasus Besar di Xinjiang

Dari data di atas, kasus Ma merupakan yang terbesar dalam sejarah anti-korupsi di Xinjiang, mengalahkan kasus Nur Bekri yang sebelumnya menyita perhatian publik. Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah 20 tahun era reformasi, korupsi justru meningkat skalanya di balik pembangunan masif.

Implikasi Politik dan Keamanan

Pemecatan ini terjadi di tengah upaya Beijing memperbaiki citra internasional setelah tuduhan pelanggaran HAM terhadap Uighur. Beberapa kalangan berharap tindakan tegas ini menjadi momentum transparansi, namun LSM internasional skeptis karena kerentanan akses informasi di Xinjiang. CCDI menegaskan bahwa kasus Ma tidak terkait isu SARA dan murni penegakan hukum.

Pemerintah China berjanji akan memaksimalkan pengembalian aset hasil korupsi dengan melibatkan interpol dan otoritas keuangan Hong Kong, sementara posisi yang ditinggalkan Ma untuk sementara diisi oleh mantan Gubernur Zhejiang, Zheng Shanjie.