Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Siaga Penuh Antisipasi Ancaman El Nino 2026

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk segera memperkuat sistem kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak fenomena El Nino. Berdasarkan pantauan Beritaseputar.com, arahan ini diberikan sebagai respons terhadap potensi kekeringan panjang yang diprediksi akan melanda sejumlah wilayah tanah air.

Instruksi strategis tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. Agenda penting ini dirangkaikan langsung dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino yang digelar di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (29/6). Momen tersebut menjadi titik awal konsolidasi nasional untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi.

"Kami sudah mendengar paparan langsung dari BMKG. Berdasarkan data ilmiah, fenomena El Nino ini tidak hanya berlangsung singkat," ujar Tito di hadapan para kepala daerah yang hadir secara daring dan luring.

Dalam laporan yang dihimpun media kami, BMKG memproyeksikan bahwa fenomena El Nino akan mulai aktif pada Mei 2026 dan berpotensi bertahan hingga Mei 2027. Meskipun durasinya cukup panjang, puncak dampak berupa penurunan curah hujan ekstrem diperkirakan terjadi bertepatan dengan puncak musim kemarau, yaitu pada periode Juli hingga Oktober 2026. Kondisi ini dipandang sebagai ancaman serius yang dapat memicu krisis multidimensi.

Mendagri menekankan tiga ancaman utama yang harus diwaspadai oleh pemerintah daerah, yakni meningkatnya kerawanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis ketersediaan air bersih, serta gangguan signifikan terhadap produktivitas sektor pertanian. Tak hanya itu, sektor energi, khususnya pembangkit listrik tenaga air, juga berpotensi mengalami penurunan kapasitas akibat menyusutnya debit air waduk dan bendungan.

Menurut Tito, setiap daerah memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda, sehingga kebijakan mitigasi tidak bisa disamaratakan. Pemerintah daerah diminta untuk segera memetakan wilayah yang masuk dalam zona rawan kekeringan tinggi serta mempersiapkan anggaran tanggap darurat. "Segera susun langkah konkret, jangan menunggu sampai bencana terjadi. Distribusi air bersih, modifikasi cuaca, dan koordinasi dengan TNI-Polri harus sudah masuk dalam rencana operasi," tegasnya.

Langkah percepatan ini sejalan dengan upaya Kemendagri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pasalnya, gagal panen akibat kekeringan panjang akan berdampak langsung pada lonjakan harga pangan dan inflasi. Rapat koordinasi tersebut diharapkan mampu menyelaraskan gerak cepat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun benteng ketahanan pangan dan air menghadapi fenomena alam yang semakin sulit diprediksi ini.