Luhut Endus Masalah MBG di 3T: Banyak yang Nggak Benar, Uang Sudah Keluar!

Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan keprihatinannya terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam sebuah forum diskusi di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026), Luhut membeberkan temuan mengejutkan bahwa sejumlah penyaluran bantuan di daerah 3T tidak berjalan semestinya, meskipun dana program tersebut sudah dicairkan.

Informasi ini ia peroleh langsung dari dua Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari dan Trenggono, yang membeberkan potret lapangan yang jauh dari harapan. “Tadi saya dapat by data, tadi saya ketemu dua wakil ketua BGN, Bu Arum, Pak Trenggono. Mereka menjelaskan ada banyak titik di 3T yang realisasinya tidak sesuai,” ujar Luhut di hadapan peserta seminar. Pernyataan ini menjadi sorotan mengingat MBG merupakan program strategis nasional dengan alokasi anggaran yang sangat besar, khususnya untuk menjangkau lebih dari 20 juta anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia, termasuk pelosok paling sulit.

Bantuan Jalan, tapi Gizi Tak Sampai

Persoalan utama yang disoroti Luhut bukan sekadar keterlambatan distribusi, melainkan kenyataan bahwa uang yang sudah dikeluarkan negara ternyata tidak menghasilkan dampak gizi yang dijanjikan. Di banyak lokasi 3T, bahan pangan tidak tiba dalam kondisi layak, jumlahnya tidak sesuai spesifikasi, bahkan ada indikasi menu yang diterima masyarakat jauh di bawah standar kecukupan gizi yang ditetapkan. Padahal, alokasi per porsi MBG telah dirancang dengan mempertimbangkan kandungan kalori, protein, dan mikronutrien yang dibutuhkan anak-anak untuk tumbuh optimal.

“Karena ini sudah kejadian, nggak bisa dipotong begitu aja, karena tadi apa, karena 3T yang dibilang itu ternyata banyak yang nggak benar, padahal sudah keluar uangnya. Jadi bagaimana ini, ya kalau mau diributin kan repot. Jadi, kita harus selalu berpikir cari solusi yang terbaik untuk republik,” tegas Luhut.

Pernyataan bernada jengkel, namun tetap mengajak mencari jalan keluar itu mencerminkan dilema besar yang kini dihadapi pemerintah. Di satu sisi, ada konsekuensi hukum dan tata kelola yang harus dijaga, di sisi lain menghentikan paksa program yang sudah berjalan berpotensi merugikan masyarakat yang sebenarnya paling membutuhkan.

Cari Solusi, Bukan Saling Lempar Kesalahan

Luhut menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terjebak dalam pusaran saling menyalahkan. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok, mekanisme pengawasan, dan model distribusi di wilayah 3T yang sering kali memiliki kendala geografis ekstrem. Ia mendorong Badan Gizi Nasional untuk segera menyusun langkah perbaikan dengan melibatkan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan, sehingga tidak ada lagi anggaran negara yang keluar tanpa dampak yang terukur.

Forum diskusi itu juga menjadi ajang refleksi bahwa penyaluran bantuan di daerah terpencil tidak bisa disamakan dengan perkotaan. Diperlukan pendekatan khusus, mulai dari pelibatan pelaku usaha lokal, pemberdayaan koperasi dan BUMDes, hingga pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis data agar setiap rupiah yang keluar benar-benar sampai menjadi piring makan bergizi bagi anak-anak di pelosok negeri. Luhut meyakini, jika skema ini dibenahi, program MBG bukan hanya menjadi alat pemenuhan gizi, tetapi juga pendorong ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Beritaseputar.com mencatat, data sementara yang dihimpun di lapangan menunjukkan sekitar 35% titik distribusi di kawasan 3T mengalami keterlambatan atau ketidaksesuaian kualitas pada triwulan pertama tahun ini. Angka tersebut menjadi pemicu utama bagi DEN untuk memperketat koordinasi dengan BGN dan kementerian terkait, memastikan bahwa momentum program MBG tidak hilang hanya karena persoalan tata laksana di level tapak.