Klaim Link Cek Bansos PKH-BPNT Rp1,5 Juta Dipastikan Hoaks

Tahap Pertama: Pesan Berantai Mulai Menyebar

Modus ini bermula dari kiriman pesan berantai di media sosial dan aplikasi percakapan. Orang-orang terdekat—tetangga, kerabat, bahkan rekan pengajian—ikut meneruskan link yang mengiming-imingi pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan nominal fantastis. Tidak ada yang bisa memastikan pengirim pertama, tetapi dampaknya langsung meluas.

1. Pesan dengan kalimat “Cek status penerima bansos Rp1.500.000” beredar di grup WhatsApp dan Facebook sejak awal pekan lalu.
2. Link mengarahkan ke laman palsu yang menyerupai situs resmi dengan logo pemerintah.
3. Warga diminta memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, nomor telepon, hingga foto KTP.
4. Setelah mengisi, muncul pemberitahuan bahwa penerima “berhak” mendapat bantuan, namun harus membagikan link ke 10 grup lain atau membayar biaya administrasi.

Tahap Kedua: Antusiasme yang Berujung Kekhawatiran

Di permukiman padat seperti tempat tinggal Sari, kabar tentang “cek bansos” serupa undian berhadiah. Banyak warga yang selama ini benar-benar bergantung pada bantuan sosial merasa mendapat secercah harapan tambahan. Penjual gorengan, buruh cuci, hingga lansia yang tinggal sendirian, nekat mengikuti instruksi.

1. Lebih dari 200 warga di RW 04, Johar Baru, mengisi data dalam kurun tiga hari, menurut catatan Ketua RT setempat (nama disamarkan).
2. Beberapa mengaku kehilangan pulsa antara Rp25.000 hingga Rp100.000 karena terjerat SMS premium otomatis.
3. Data pribadi yang sudah dibagikan memicu kekhawatiran penyalahgunaan untuk pinjaman daring atau penipuan lainnya.
4. Seorang kader posyandu, Sumarni (39), berkata, “Saya kasihan sama ibu-ibu yang tidak paham internet. Mereka malah bangga kalau datanya ‘diterima’, padahal itu jebakan.”

Tahap Ketiga: Cek Fakta Mengungkap Kebenaran

Tim Beritaseputar bersama jaringan Cek Fakta Liputan6.com menelusuri link tersebut setelah menerima banyak laporan warga. Dalam hitungan jam, tabir penipuan terkuak.

1. Domain situs tidak terdaftar di server pemerintah dan baru dibuat sepekan sebelum pesan menyebar, beralamat di server luar negeri.
2. Tidak ada program bansos PKH atau BPNT yang cair sekaligus sebesar Rp1.500.000 melalui sistem “cek link”.
3. Bantuan PKH yang sah disalurkan bertahap: misalnya, untuk komponen ibu hamil dan anak usia dini, total setahun hanya Rp3.000.000 yang dicicil per tiga bulan, bukan langsung tunai sebesar klaim hoaks.
4. Pihak Kemensos telah merilis pengumuman bahwa situs pengecekan resmi hanya cekbansos.kemensos.go.id dan tidak memungut biaya atau meminta data sensitif berlebihan.

Tahap Keempat: Klarifikasi Resmi dan Pelajaran untuk Warga

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta (rekaan), Budi Hartono, menegaskan bahwa masyarakat perlu kritis terhadap tautan tidak resmi. “Kami tidak pernah meminta warga mengecek penerimaan bansos melalui link pihak ketiga yang menjanjikan nominal pasti. Semua informasi resmi hanya dari kanal kami,” ujarnya saat dihubungi terpisah. Data sementara yang dihimpun dari kepolisian menunjukkan 10 laporan di wilayah Jakarta Pusat terkait penipuan ini, mayoritas dari kalangan rentan.

Bagi Sari, pelajaran itu sudah tertanam. Kini ia hanya berharap sistem lebih melindungi warga kecil seperti dirinya. “Mestinya yang nyebar link begitu ditindak, jangan sampai kami yang dikorbankan,” pintanya.