KKP Rancang Skema Insentif untuk Daerah yang Sukses Tangani Sampah Laut

Badung – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak maju dengan menyiapkan kerangka kebijakan baru yang memberikan penghargaan dan sanksi bagi pemerintah daerah berdasarkan kinerja pengelolaan sampah mereka. Langkah ini diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengelolaan Sampah Nasional yang saat ini tengah memasuki tahap finalisasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, A Koswara, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merancang mekanisme insentif khusus bagi daerah-daerah yang mampu mencegah kebocoran sampah ke laut. Dalam skema ini, pemerintah daerah yang berhasil mengelola sampah secara efektif di wilayahnya akan menerima apresiasi dan dukungan dari pemerintah pusat.

“Nah kalau ini sudah final Perpresnya, kita nanti akan ada penilaian. Daerah-daerah yang masih bocor sampahnya ke laut itu dikenakan disinsentif. Yang sudah bagus, yang sudah berhasil mengolah sampahnya dengan baik di wilayah masing-masing diberikan insentif dan penghargaan. Nah kita dorong seperti itu, kita kuatkan di dalam Perpres,”

Pernyataan tersebut disampaikan Koswara dalam konferensi pers yang digelar usai kegiatan bersih-bersih Pantai Petitenget, Badung, Bali, pada Sabtu (13/6/2026). Kehadiran KKP di kawasan pesisir Bali ini menjadi simbol komitmen nyata pemerintah dalam memerangi persoalan sampah laut yang kian mendesak.

Kebijakan dua arah ini menempatkan tanggung jawab pengelolaan sampah secara proporsional di pundak masing-masing daerah. Daerah yang terbukti masih menyumbang kebocoran sampah ke ekosistem laut akan menghadapi konsekuensi berupa disinsentif. Sebaliknya, wilayah yang menunjukkan kinerja unggul dalam mengolah sampah akan memperoleh insentif sebagai bentuk pengakuan atas upaya mereka menjaga lingkungan maritim.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menekan volume sampah plastik yang masuk ke perairan Indonesia. Data selama ini menunjukkan bahwa sejumlah wilayah pesisir masih menjadi titik rawan kebocoran sampah yang berdampak langsung pada kesehatan ekosistem laut dan sektor pariwisata bahari.

Penguatan regulasi melalui Perpres ini diharapkan mampu menciptakan efek domino positif. Dengan adanya sistem penilaian yang terukur, setiap pemerintah daerah akan termotivasi untuk memperbaiki infrastruktur pengolahan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan dari hulu ke hilir. Kebijakan insentif dan disinsentif ini nantinya akan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa target pengurangan sampah laut nasional dapat tercapai sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.