KKP Dorong Insentif bagi Daerah yang Berhasil Cegah Sampah Bocor ke Laut

Beritaseputar.com, Badung – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mematangkan kebijakan pemberian insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Skema tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengelolaan Sampah Nasional yang proses finalisasinya sedang berlangsung. Langkah ini diharapkan menjadi pemicu bagi daerah untuk serius mengelola limbah agar tidak mencemari laut.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, A. Koswara, menegaskan bahwa daerah yang mampu mencegah kebocoran sampah hingga mengelola limbah dengan baik akan mendapatkan insentif. Sebaliknya, daerah yang masih berkontribusi terhadap pencemaran laut melalui aliran sampah akan dikenai disinsentif. Pernyataan tersebut disampaikan Koswara di sela kegiatan bersih-bersih Pantai Petitenget, Badung, Bali, Sabtu (13/6/2026).

Mekanisme Penilaian Kinerja Daerah

Menurut penjelasan Koswara, setelah Perpres rampung, KKP akan melakukan penilaian terhadap kinerja pengelolaan sampah di tiap wilayah. Parameter yang akan diukur mencakup tingkat kebocoran sampah ke laut, keberhasilan pengolahan, hingga inovasi daerah dalam mengurangi timbulan limbah.

“Nah kalau ini sudah final Perpresnya, kita nanti akan ada penilaian. Daerah-daerah yang masih bocor sampahnya ke laut itu dikenakan disinsentif. Yang sudah bagus, yang sudah berhasil mengolah sampahnya dengan baik di wilayah masing-masing diberikan insentif dan penghargaan. Nah kita dorong seperti itu, kita kuatkan di dalam Perpres,” ujar Koswara.

Skema ini diyakini akan memacu pemerintah daerah untuk lebih agresif dalam membangun infrastruktur pengolahan sampah serta memperkuat edukasi kepada masyarakat. Saat ini, masih banyak wilayah pesisir yang belum memiliki sistem pengelolaan limbah terpadu, sehingga aliran sampah ke laut terus terjadi.

Kolaborasi dan Aksi Nyata di Lapangan

Kegiatan bersih pantai yang digelar di Petitenget menjadi simbol komitmen KKP dalam menangani persoalan sampah laut secara langsung. Aksi ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari komunitas lokal, pelaku pariwisata, hingga aparat daerah. Koswara menekankan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan regulasi pusat, melainkan perlu sinergi lintas sektor di tingkat tapak.

Data dari berbagai kajian menyebutkan Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan dari hulu, yakni pengurangan timbulan sampah sejak di daratan. Perpres yang sedang difinalisasi diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memadukan insentif fiskal, pendampingan teknis, serta pengawasan ketat terhadap daerah.

Dengan adanya konsekuensi nyata berupa insentif dan disinsentif, KKP menargetkan perubahan perilaku pengelolaan sampah yang lebih berorientasi pada kelestarian ekosistem laut. Daerah yang selama ini menjadi titik bocor diharapkan segera berbenah, sementara daerah percontohan akan diangkat sebagai model nasional.