Kepercayaan Publik terhadap Polri Sentuh 80,6%, Kapolri Beber Kunci Transformasi

Bogor – Kepercayaan publik terhadap institusi Polri menunjukkan tren positif yang signifikan. Hal ini terekam dalam hasil survei terbaru Litbang Kompas yang menunjukkan 80,6% responden menilai kinerja Polri semakin baik. Capaian ini disambut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bukan sebagai titik akhir, melainkan hasil dari kerja keras berkelanjutan dan percepatan digitalisasi layanan kepolisian.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar secara khidmat di Satlat Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (1/7/2026). Di hadapan para perwira dan personel kepolisian, Jenderal Sigit menekankan bahwa angka 80,6% tersebut merupakan akumulasi dari berbagai upaya perbaikan internal yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir.

Digitalisasi dan Pendekatan Humanis Jadi Pilar Utama

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, Kapolri mengungkapkan bahwa transformasi menuju Polri yang lebih profesional tidak terlepas dari dua pilar utama: digitalisasi layanan publik dan perubahan paradigma di lapangan. Digitalisasi diyakini telah memangkas jalur birokrasi yang rumit. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), laporan kehilangan, hingga pengaduan tindak pidana secara daring tanpa harus menghadapi tatap muka yang berpotensi menimbulkan penyimpangan prosedur. Transparansi ini secara langsung mendongkrak kepercayaan dan kepuasan publik.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit menyoroti transformasi fundamental dalam cara Polri menangani dinamika sosial, khususnya dalam pengamanan unjuk rasa. Paradigma lama yang identik dengan benteng personel dan barikade kini bergeser drastis. Polri, menurut Kapolri, tidak lagi memposisikan diri sebagai pihak yang berhadap-hadapan dengan massa, melainkan sebagai fasilitator yang melayani proses penyampaian pendapat.

"Polri senantiasa bertransformasi guna menghadirkan sosok yang humanis. Salah satunya diwujudkan dengan mengubah paradigma pengamanan unjuk rasa menjadi pelayanan penyampaian pendapat. Namun demikian, jika terdapat pelaku aksi anarkis, Polri akan melakukan tindakan tegas terukur agar Kamtibmas tetap terjaga," ujar Jenderal Sigit dalam amanatnya.

Pernyataan tegas tersebut menunjukkan keseimbangan antara pendekatan lunak dan penegakan hukum. Kapolri ingin memastikan bahwa kebebasan berpendapat dijamin sepenuhnya, namun tindakan destruktif yang merugikan ketertiban umum tidak akan mendapat toleransi. Ketegasan terukur ini dinilai sebagai upaya untuk memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tanpa harus mengorbankan hak-hak sipil warga negara.

Kerja keras korps baju cokelat ini juga menyentuh aspek pelayanan langsung di tingkat bawah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas untuk memastikan bahwa setiap interaksi antara anggota Polri dan masyarakat berjalan secara santun dan profesional. Dengan terwujudnya pelayanan yang mudah, responsif, dan akuntabel, hasil survei 80,6% tersebut dianggap sebagai cerminan dari perjuangan seluruh personel di seluruh pelosok negeri dalam menjaga citra institusi. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini pun menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat demi Indonesia yang lebih aman.