Kemendagri dan ASSI Bersinergi Wujudkan Indonesia Bebas Sampah

Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menggulirkan langkah progresif dengan menggandeng Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) untuk mengakselerasi Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI). Kolaborasi lintas sektor ini menempatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai ujung tombak penegakan kebersihan, sekaligus memanfaatkan teknologi satelit untuk pemantauan tata kelola sampah secara real-time.

Ketua Umum ASSI, Risdianto Yuli Hermansyah, menyambut antusias sinergi ini. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa industri satelit nasional siap menjadi tulang punggung pengawasan lingkungan yang lebih presisi. “Kami tidak hanya ingin menjadi penyedia infrastruktur, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar seperti sampah,” ujarnya di sela-sela audiensi dengan jajaran Ditjen Adwil, Rabu (8/7/2026).

Gerakan ASRI: Dari Kampanye ke Implementasi Lapangan

Gerakan ASRI yang digagas Kemendagri bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah strategi nasional yang menyasar perubahan perilaku masyarakat hingga penegakan regulasi. Direktur Jenderal Bina Adwil, yang diwakili oleh Direktur Penataan Daerah, mengungkapkan bahwa target Indonesia bebas sampah pada 2030 hanya dapat tercapai jika semua elemen—pemerintah daerah, penegak perda, dan komunitas—bergerak serentak. Satpol PP dan Satlinmas, yang selama ini identik dengan penertiban sosial, akan mendapat mandat baru: menjadi pengawas kebersihan lingkungan di tingkat desa hingga kecamatan.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2025 menempatkan Indonesia sebagai penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, dengan total 3,2 juta ton sampah plastik tak terkelola setiap tahun. Kondisi ini memaksa pendekatan konvensional bertransformasi, dan di sinilah peran satelit menjadi krusial. Teknologi penginderaan jauh dapat memetakan titik-titik rawan penumpukan sampah liar, pergerakan sampah di sungai, hingga perubahan tutupan lahan akibat aktivitas pembuangan ilegal.

Peran Satpol PP dan Satlinmas: Dari Penertiban ke Pendampingan

Dalam kerangka Gerakan ASRI, jajaran Satpol PP akan difasilitasi perangkat pemantauan berbasis citra satelit yang terhubung dengan pusat kendali di kabupaten/kota. Dengan demikian, patroli lapangan tidak lagi mengandalkan laporan warga semata, melainkan berjalan berdasarkan data spasial yang akurat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pelanggaran, mulai dari pembakaran sampah terbuka hingga pembuangan ke badan air, dapat terdeteksi dini,” lanjut Risdianto.

Sementara itu, Satlinmas yang memiliki jangkauan hingga ke rukun tetangga, didorong menjadi motor edukasi pemilahan sampah dari rumah. Kurikulum singkat pengelolaan sampah akan dimasukkan dalam pelatihan rutin anggota Satlinmas, bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup setempat. Pendekatan ini diharapkan menciptakan efek domino: penurunan volume sampah di sumbernya, bukan hanya pembersihan di hilir.

“Sampah bukan semata persoalan teknis pengangkutan, tetapi juga tentang kedisiplinan kolektif. Ketika Satpol PP turun tangan, ada otoritas yang mengingatkan. Ketika Satlinmas bergerak, ada keteladanan yang ditularkan,” kata seorang pejabat senior Ditjen Adwil yang enggan disebut namanya.

Teknologi Satelit: Mata Langit untuk Bumi yang Lebih Bersih

ASSI mengusulkan tiga pemanfaatan utama satelit dalam Gerakan ASRI. Pertama, pemetaan sebaran tempat pembuangan akhir (TPA) liar menggunakan satelit optis resolusi tinggi. Kedua, monitoring aliran sungai melalui satelit radar untuk mendeteksi akumulasi sampah, terutama selama musim hujan. Ketiga, validasi laporan masyarakat dengan data satelit sehingga respons Satpol PP lebih cepat dan terukur. Proyek percontohan direncanakan di daerah aliran sungai Citarum dan beberapa kota pesisir Jawa.

Dari sisi pembiayaan, ASSI mendorong skema kerja sama antara pemerintah daerah dengan operator satelit nasional, memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) lingkungan hidup. “Investasi ini sebanding dengan kerugian ekonomi akibat sampah yang mencapai Rp6,8 triliun per tahun, belum termasuk biaya kesehatan dan degradasi ekosistem,” tegas Risdianto.

Kolom Perbandingan: Penanganan Sampah Konvensional vs Berbasis Satelit

Menyongsong era baru pengelolaan sampah ini, Ditjen Adwil dan ASSI sepakat membentuk tim teknis yang akan merampungkan peta jalan kolaborasi dalam 90 hari ke depan. Regulasi turunan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri juga tengah disusun untuk memberikan payung hukum bagi Satpol PP dan Satlinmas dalam menjalankan peran barunya. “Mimpi Indonesia bebas sampah mungkin terdengar utopis, tetapi dengan sinergi yang tepat, ia adalah target yang realistis,” pungkas Risdianto.