Profil dan Review Kinerja Bupati Kulon Progo Sutedjo, Periode 2011-2021

Profil dan Review Kinerja Bupati Kulon Progo Sutedjo, Periode 2011-2021

dr. H. Sutedjo, Sp.OG merupakan Bupati Kulon Progo yang menjabat selama dua periode, yakni 2011–2016 dan 2016–2021. Diusung oleh PDI Perjuangan, Sutedjo membawa latar belakang sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi sebelum terjun ke dunia politik, setelah sebelumnya memimpin RSUD Wates sebagai direktur.

Profil dan Latar Belakang

Sutedjo lahir di Kulon Progo pada 4 Maret 1963. Ia menempuh pendidikan kedokteran umum di Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan spesialisasi obstetri-ginekologi di universitas yang sama. Sebelum menjadi bupati, kariernya banyak dihabiskan di sektor kesehatan—dimulai sebagai dokter puskesmas hingga menjabat Direktur RSUD Wates periode 2005–2011. Bergabung dengan PDI Perjuangan, ia mencalonkan diri dalam Pilkada Kulon Progo 2011 bersama Sutedjo (wakil) dan menang. Pada pilkada 2016, ia kembali terpilih sebagai petahana, kali ini berpasangan dengan Sutedjo. Kombinasi pengalaman birokrasi kesehatan dan kedekatan dengan struktur partai menjadi modal politik utamanya dalam memimpin daerah berjuluk "Bumi Binangun" ini.

Program Unggulan dan Kinerja

Program paling monumental sekaligus paling kontroversial selama kepemimpinan Sutedjo adalah pengawalan pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kecamatan Temon. Proyek strategis nasional ini mulai dibangun pada 2018 dan beroperasi penuh pada 2020. Sutedjo memainkan peran kunci dalam proses pembebasan lahan seluas kurang lebih 645 hektare yang melibatkan ribuan kepala keluarga. Di bawah koordinasinya, proses relokasi diselesaikan dengan pendekatan persuasif dan kompensasi yang—meski menuai protes—berhasil memindahkan mayoritas warga ke kawasan relokasi. Keberadaan bandara ini menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di Kulon Progo bagian selatan, mendorong investasi hotel, restoran, dan kawasan pendukung pariwisata.

Di sektor pemberdayaan ekonomi lokal, Sutedjo meluncurkan program "Bela Beli Kulon Progo" yang mewajibkan penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta mendorong konsumsi masyarakat pada produk UMKM setempat. Program ini berhasil meningkatkan serapan produk lokal hingga belasan miliar rupiah per tahun. Di sisi infrastruktur, konsep "Bedah Menoreh" menjadi terobosan pengembangan kawasan perbukitan Menoreh melalui pembangunan jalan, jembatan, dan sarana pariwisata terintegrasi, mengubah daerah tertinggal menjadi destinasi wisata unggulan seperti Puncak Suroloyo dan Kalibiru. Data menunjukkan angka kemiskinan Kulon Progo turun dari sekitar 22 persen pada awal kepemimpinannya menjadi sekitar 15 persen pada akhir masa jabatan, meskipun kontribusi program daerah dan dampak bandara sulit dipisahkan secara tegas.

Kontroversi dan Tantangan

Proses pembebasan lahan YIA menjadi batu ujian terbesar. Ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Bandara (PWB) melakukan perlawanan panjang—mulai dari aksi damai, gugatan hukum, hingga penolakan meninggalkan rumah yang berujung pada eksekusi paksa. Kritik mengarah pada kurangnya transparansi penilaian ganti rugi dan tekanan psikologis terhadap warga yang menolak relokasi. Sutedjo kerap dituding lebih berpihak pada kepentingan pusat ketimbang melindungi warganya sendiri, meskipun ia berulang kali menyatakan bahwa proyek ini demi kemajuan Kulon Progo. Selain itu, pengembangan Bedah Menoreh menuai kritik terbatas dari pegiat lingkungan yang mengkhawatirkan alih fungsi lahan hijau dan dampak jangka panjang pariwisata massal di ekosistem perbukitan. Di ranah tata kelola, isu nepotisme dan dominasi keluarga dalam jabatan strategis pemda sempat menjadi sorotan media lokal, meski tidak berkembang menjadi kasus hukum formal.

Penilaian dan Prospek

Kepemimpinan Sutedjo meninggalkan warisan yang paradoksal: di satu sisi, ia berhasil membawa Kulon Progo ke peta investasi nasional melalui bandara dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Di sisi lain, proses yang ditempuh meninggalkan luka sosial yang masih terasa hingga kini. Ia diakui sebagai pemimpin visioner yang berani mengambil keputusan sulit, tetapi gaya top-down-nya dalam mengelola konflik warga menjadi catatan kritis. Pasca-masa jabatannya berakhir pada 2021, tongkat estafet dilanjutkan oleh bupati baru, sementara Sutedjo tetap aktif di struktur partai. Prospek keberlanjutan program-programnya bergantung pada kemampuan penerus dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan rekonsiliasi sosial—sebuah pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tuntas hingga ia meninggalkan kursi bupati.