Keluarga Dorong BK DPRD TTU Usut Dugaan Intimidasi Dokter Icha

Ratusan lilin kecil menyala di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Timor Tengah Utara (TTU) pada Rabu malam (12/3/2025). Cahaya temaram itu bukan sekadar dekorasi; ia adalah simbol kesedihan mendalam sekaligus tuntutan tegas dari keluarga dan kerabat Dokter Icha, seorang tenaga medis yang diduga mengalami intimidasi oleh oknum yang disebut-sebut berasal dari lingkungan legislatif daerah. Aksi “1000 Lilin” ini menjadi puncak dari rasa frustrasi keluarga yang selama tiga pekan terakhir merasa suara mereka belum mendapat respons proporsional dari lembaga pengawas internal dewan.

Dengan membawa poster bertuliskan “Lindungi Pahlawan Kesehatan, Usut Tuntas Intimidasi” dan “BK DPRD TTU Jangan Diam,” puluhan peserta aksi, yang didominasi wajah-wajah sendu keluarga dekat serta rekan sejawat Dokter Icha, secara serempak meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD TTU untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan intimidasi yang mereka layangkan sejak awal Februari 2025. Tekanan publik kian membesar seiring beredarnya potongan rekaman percakapan dan tangkapan layar pesan singkat yang memperlihatkan nada ancaman terhadap dokter perempuan muda itu.

Kronologi yang Menyeruak ke Ruang Publik

Dugaan intimidasi ini bermula dari sebuah unggahan sederhana di media sosial pribadi milik Dokter Icha. Dalam unggahannya, ia mengkritik kurangnya transparansi penggunaan dana aspirasi untuk fasilitas kesehatan di salah satu kecamatan di TTU. Tidak sampai 24 jam setelah unggahan itu tayang, sang dokter mendapatkan telepon bertubi-tubi serta pesan ancaman yang mengarah pada keselamatan keluarganya. Puncaknya, seorang pria yang mengaku “perwakilan dewan” mendatangi langsung klinik tempatnya bekerja dan memintanya untuk menghapus unggahan tersebut sembari melontarkan kalimat yang dianggap menekan secara psikologis.

Keluarga yang mengetahui insiden tersebut langsung melaporkan hal ini ke Badan Kehormatan dengan bukti rekaman suara dan daftar kontak yang diduga kuat milik anggota atau mantan anggota legislatif daerah. Mereka menginginkan proses etik berjalan tanpa intervensi, karena merasa profesi dokter yang seharusnya dihormati justru dihadapkan pada tekanan politik yang tidak pada tempatnya. Seorang anggota keluarga yang enggan disebut namanya menuturkan di sela aksi, “Dia hanya ingin kesehatan warga diperhatikan; mengapa justru balasannya seperti ini?”

Desakan Tegas dari Keluarga

Dalam orasi singkat di depan lilin-lilin yang mulai meleleh, kakak kandung Dokter Icha, Markus Bana, menyatakan kekecewaannya. Suaranya bergetar, namun penuh tekanan.

“Kami sudah bersabar selama lebih dari sebulan. Kami datang ke sini bukan untuk berpolitik, tapi untuk meminta keadilan. BK DPRD harus berani. Kami punya bukti lengkap. Jika Badan Kehormatan tidak mengambil keputusan tegas minggu ini, kami akan membawa kasus ini ke ranah pidana dan melaporkannya ke Komisi III DPR RI.”

Pernyataan Markus langsung disambut teriakan setuju peserta aksi. Sorotan utama keluarga tertuju pada dugaan adanya “mekanisme melindungi rekan sejawat” di internal DPRD yang sering kali membuat kasus-kasus etik kehilangan taji. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Badan Kehormatan memiliki wewenang untuk memanggil, memeriksa, hingga menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara bagi anggota dewan yang melanggar kode etik, khususnya yang berkaitan dengan sikap dan moral yang mencederai warga.

Data Pengaduan dan Kredibilitas Lembaga Pengawas

Kasus Dokter Icha bukanlah yang pertama menyangkut anggota legislatif TTU. Sepanjang tahun 2024, setidaknya tercatat tujuh pengaduan resmi terkait perilaku anggota dewan, namun hanya satu yang berujung pada sidang etik terbuka. Sisanya berhenti di tahap klarifikasi tanpa keputusan final yang dipublikasikan. Kondisi ini menumbuhkan skeptisisme publik bahwa Badan Kehormatan kerap berfungsi sebagai “macan kertas.”

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Nusa Cendana, Dr. Regina Bunga, menyatakan bahwa transparansi menjadi kunci memulihkan kepercayaan publik. “Badan Kehormatan harus bergerak cepat. Semakin lama diam, semakin kuat indikasi bahwa institusi ini melayani kepentingan politik internal, bukan rakyat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa intimidasi terhadap tenaga kesehatan adalah kemunduran demokrasi yang sangat serius, terutama di era post-pandemi di mana seharusnya solidaritas terhadap dokter justru menguat.

Dukungan Tenaga Medis dan Akar Masalah

Aksi solidaritas ini juga dihadiri oleh perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang TTU. Mereka menegaskan bahwa kejadian ini telah menciptakan iklim ketakutan di kalangan tenaga kesehatan muda yang ingin vokal melalui media sosial. Ketua IDI Cabang TTU, dr. Samuel Kono, Sp.A, menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan pendampingan hukum penuh bagi Dokter Icha dan keluarganya. “Ini bukan lagi soal etika berpendapat, ini soal penindasan terhadap suara kritis,” tegasnya.

Tim kuasa hukum keluarga kini sedang mempersiapkan langkah hukum lanjutan, termasuk mengantongi tiga alat bukti utama: rekaman log panggilan, tangkapan layar pesan intimidatif, dan keterangan saksi klinik. Mereka menargetkan laporan pidana dengan sangkaan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang disertai ancaman, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika unsur pemaksaan melalui media digital terbukti. Langkah ini diambil sebagai jalur paralel, di samping mendesak penyelesaian etik internal di tubuh DPRD.

Di tengah dinginnya malam Kefamenanu, cahaya lilin-lilin itu terus dijaga agar tidak padam oleh angin. Bagi keluarga yang berjaga, selama Badan Kehormatan belum mengambil tindakan tegas, selama itu pula nyala harapan tidak akan mereka matikan.