Kelompok Iklim Desak Demokrat Manfaatkan Gelombang Penolakan Pusat Data

WASHINGTON — Sebuah kelompok advokasi iklim yang mendukung Partai Demokrat, Climate Power, tengah menekan kandidat calon presiden 2028 dan komite kampanye partai tersebut agar memanfaatkan menurunnya dukungan publik terhadap pembangunan pusat data. Hal ini terungkap dari sebuah memorandum baru yang dirilis kelompok tersebut dan dikutip oleh sejumlah media Amerika Serikat.

Memorandum itu menjadi sinyal kuat bahwa isu pusat data—yang selama ini dianggap murni persoalan teknologi—kini telah naik ke panggung politik utama Amerika Serikat. Dengan pemilu antara (midterm) dan pencalonan presiden 2028 semakin dekat, berbagai kekuatan politik berlomba mengubah gelombang penolakan terhadap pusat data menjadi keunggulan elektoral.

Opini Publik Terhadap Pusat Data Anjlok

Dalam memo tersebut, Climate Power menyatakan bahwa "opini publik tentang pusat data sedang runtuh" dan berpendapat kondisi ini membuka peluang politik besar di sekitar isu biaya energi serta kekhawatiran lingkungan.

"Trump dan Republik telah memberikan pusat data AI cek kosong untuk menaikkan tagihan listrik kita, meracuni udara kita, dan menguras air kita,"

demikian pesan utama yang dirumuskan Climate Power dalam memorandum itu, sebagaimana dilansir dari dokumen resmi kelompok.

Pesan tersebut sengaja dirancang untuk menyentuh isu-isu dapur rumah tangga: tagihan listrik yang meningkat, polusi udara, hingga ketersediaan air bersih. Ketiganya dinilai sangat relevan bagi masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pembangunan pusat data raksasa milik perusahaan teknologi pengembang kecerdasan buatan (AI).

Tiga Prinsip yang Ditawarkan kepada Demokrat

Climate Power menilai para politisi Demokrat dapat membuat kontras dengan posisi Presiden Donald Trump yang secara aktif mendukung ekspansi AI dan pusat data. Caranya adalah dengan menyatukan langkah di sekitar tiga prinsip dasar:

1. Perusahaan teknologi harus membayar biaya sendiri — raksasa teknologi tidak boleh menggantungkan beban infrastruktur pada konsumen biasa.
2. Pusat data harus ditenagai energi bersih — ekspansi AI tidak boleh memperparah emisi karbon.
3. Komunitas lokal diberi "suara nyata" — warga harus mendapat informasi transparan mengenai penggunaan air dan energi di lingkungan mereka.

Ketiga prinsip itu diposisikan sebagai payung besar yang bisa disepakati semua faksi dalam Partai Demokrat, mulai dari sayap progresif hingga moderat, sehingga partai memiliki narasi yang koheren menjelang pemilu.

Penolakan Pusat Data Tidak Memihak Satu Partai

Namun demikian, memo tersebut juga memberikan catatan realistis. Posisi para kandidat soal pusat data ternyata tidak terbelah garis partisan. Sejumlah figur Partai Republik justru turut menunjukkan sikap keras terhadap industri ini.

• Di Michigan, kandidat dari Partai Republik, Mike Rogers, mendukung larangan sementara pembangunan pusat data.
• Abdul El-Sayed, kandidat senator AS dari Partai Demokrat di negara bagian yang sama, juga mengusung isu serupa dalam kampanyenya.
• Berbagai pemimpin lokal kedua partai di berbagai negara bagian mulai mengajukan regulasi untuk membatasi proyek pusat data baru.

Fenomena lintas-partai ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap pusat data lebih bersifat lokal—digerakkan oleh warga yang merasa diganggu—ketimbang ideologis. Bagi strategus Demokrat, ini menjadi tantangan sekaligus peluang: siapa pun yang mampu mengartikulasikan kekhawatiran warga dengan solusi konkret berpeluang merebut suara.

Perebutan Isu Menjelang Midterm 2026 dan Pilpres 2028

Munculnya memo Climate Power tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik terbaru. Beberapa pekan terakhir, isu pusat data mendadak ramai dibahas setelah serangkaian protes warga di berbagai negara bagian menolak pembangunan fasilitas AI raksasa yang dinilai boros listrik dan air.

Presiden Trump, di sisi lain, konsisten menampilkan dirinya sebagai pendukung utama revolusi AI, termasuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pusat data sebagai bagian dari daya saing nasional terhadap Tiongkok. Sikap ini justru dimanfaatkan Climate Power untuk melukiskan Trump sebagai pihak yang lebih peduli pada korporasi teknologi daripada tagihan listrik rakyat.

Analis politik menilai isu ini berpotensi menjadi salah satu tema kampanye dominan dalam dua siklus pemilu ke depan, karena menyentuh persimpangan antara ekonomi digital, biaya hidup, dan lingkungan. Jika Demokrat berhasil mengonsolidasikan pesan tersebut, pusat data bisa menjadi "isu jembatan" yang menyatukan pemilih urban progresif dan suburban moderat.

Sementara itu, industri teknologi belum memberikan respons formal atas memorandum tersebut. Yang jelas, pertarungan narasi mengenai masa depan AI dan dampaknya bagi masyarakat Amerika telah resmi dimulai—dan kali ini, medannya adalah tagihan listrik, udara bersih, dan air yang mengalir dari keran warga.