Trump Cabut Hingga 200.000 Visa Pemohon Suaka di AS

WASHINGTON — Pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan rencana pencabutan hingga 200.000 visa bisnis dan wisata yang dipegang oleh orang-orang yang telah mengajukan suaka di Amerika Serikat. Langkah ini pertama kali dilaporkan oleh kantor berita Associated Press (AP), Senin waktu setempat, dan diproyeksikan menjadi pencabutan visa massal terbesar dalam sejarah AS.

Langkah Belasan Terbesar dalam Sejarah

Keputusan tersebut dinilai akan memicu gelombang gugatan hukum dari kelompok advokasi imigrasi dan organisasi hak sipil. Pasalnya, pencabutan dalam skala ratusan ribu visa sekaligus tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keimigrasian Amerika Serikat.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menegaskan bahwa pemerintahnya tengah berkoordinasi dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk mengidentifikasi warga asing yang diduga menggunakan visa non-imigran sebagai pintu masuk untuk kemudian mengajukan suaka secara permanen.

"Kami berkoordinasi dengan DHS untuk mengidentifikasi dan mencabut visa non-imigran dari warga negara asing yang datang ke Amerika Serikat dengan mengaku sebagai pengunjung jangka pendek, tetapi kemudian mengajukan suaka untuk tinggal di sini secara permanen," ujar Pigott kepada AP.

Pigott enggan menyebutkan jumlah pasti visa yang akan dicabut. Ia hanya menegaskan bahwa proses tersebut akan berjalan bertahap.

"Karena prosesnya masih berjalan, jumlah pencabutan bersifat dinamis dan akan dilakukan secara bergulir," katanya.

Hingga berita ini ditulis, perwakilan Departemen Luar Negeri serta U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) belum merespons permintaan konfirmasi dari media massa.

Kebijakan Imigrasi Semakin Ketat

Pencabutan massal ini merupakan bagian dari agenda penegakan imigrasi yang menjadi prioritas utama Trump pada masa administrasi keduanya. Sejak awal menjabat pada Januari 2025, Trump telah menerbitkan serangkaian dekrit eksekutif yang memperketat pengawasan perbatasan, mempercepat deportasi imigran tanpa dokumen, dan memperluas kewenangan pencabutan visa.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah AS telah mencabut visa atas berbagai alasan yang semakin luas, termasuk:

• Aktivisme pro-Palestina — mahasiswa dan akademisi asing yang berpartisipasi dalam protes kampus menjadi sasaran pencabutan visa pelajar.
• Ucapan terkait pembunuhan Charlie Kirk — sejumlah pemegang visa dicabut izin tinggalnya karena komentar yang dinilai ofensif di media sosial.
• Penyaringan berbasis teknologi — pemerintah memperluas vetting digital terhadap pemegang visa non-imigran.

Dampak bagi Pemohon Suaka

Kebijakan ini berdampak langsung pada para pemohon suaka yang datang ke AS dengan visa bisnis atau wisata, lalu mengajukan perlindungan setelah kedatangan. Mereka kini menghadapi risiko kehilangan status visa meski perkara suaka mereka masih diproses pengadilan imigrasi.

Para pakar hukum imigrasi menyatakan mengajukan suaka adalah proses legal yang dijamin undang-undang federal. Karena itu, mereka menilai pencabutan visa semata-mata karena alasan pengajuan suaka dapat digugat di pengadilan dan berpotensi berujung pada perseteruan hukum panjang.

Organisasi hak asasi manusia juga mengingatkan bahwa banyak pemohon suaka berasal dari negara-negara yang dilanda konflik atau krisis kemanusiaan. Pencabutan visa dapat membuat mereka rentan terhadap deportasi sebelum kasus mereka benar-benar diperiksa.

Menghadang Tantangan Hukum

Sejumlah pengacara imigrasi memprediksi langkah ini akan segera diuji di pengadilan. Administrasi Trump sendiri telah beberapa kali kalah dalam gugatan terkait kebijakan imigrasinya di tingkat distrik, namun kerap mendapat kemenangan di pengadilan banding yang cenderung konservatif.

Sementara itu, komunitas imigran di berbagai kota besar AS mulai bersiap menghadapi gelombang baru pemeriksaan. Banyak pemegang visa yang telah mengajukan suaka dilaporkan takut meninggalkan pekerjaan atau sekolah karena khawatir ditahan oleh otoritas imigrasi.

Ke depan, pemerintah AS diperkirakan akan terus memperluas skala pencabutan visa sebagai instrumen penegakan imigrasi, menjadikan isu ini salah satu kontroversi terbesar dalam kebijakan luar negeri dan dalam negeri Amerika Serikat saat ini.