KDKMP Dinilai Selaras Gagasan Ekonomi Pendiri Bangsa

Jakarta, Beritaseputar.com – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tengah digencarkan pemerintah mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi. Ekonom senior Surya Vandiantara menilai inisiatif ini merupakan perwujudan konkret gagasan ekonomi para pendiri bangsa, khususnya yang digagas oleh Bung Hatta. Menurutnya, semangat kolektivitas dan kemandirian yang diusung KDKMP selaras dengan ruh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

“KDKMP bukan sekadar program koperasi biasa. Desainnya yang mengakar hingga level desa dan kelurahan adalah terjemahan utuh dari konsep ekonomi kerakyatan yang dicita-citakan Bung Hatta dan para pendiri republik ini,” ujar Surya dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis (11/7/2026).

Akar Sejarah Ekonomi Kerakyatan

Gagasan ekonomi pendiri bangsa tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Mohammad Hatta. Bapak Koperasi Indonesia ini sejak awal kemerdekaan menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Melalui tulisan dan pidatonya, Hatta menekankan bahwa kemakmuran rakyat hanya bisa terwujud jika kegiatan ekonomi dikelola secara kolektif, bukan dikuasai segelintir pemodal besar.

1. 1945-1950-an: Pasal 33 UUD 1945 dirumuskan sebagai landasan ekonomi negara. Ayat 1 menegaskan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Frasa ini menjadi detak jantung gerakan koperasi Indonesia. Pada periode ini, koperasi tumbuh pesat sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat pasca-revolusi.
2. 1960-1990-an: Orientasi pembangunan bergeser ke arah industrialisasi. Koperasi mengalami pasang surut, sebagian besar hanya menjadi alat politik tanpa roh pemberdayaan yang sejati. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta besar lebih diandalkan sebagai motor pertumbuhan.
3. Reformasi hingga 2025: Upaya revitalisasi koperasi terus dilakukan. Berbagai kementerian meluncurkan program penguatan, namun kesenjangan antara desa dan kota masih lebar. Banyak koperasi desa mati suri karena minim pendampingan dan akses permodalan.
4. 2026: Pemerintah meluncurkan KDKMP sebagai terobosan sistematis. Program ini didesain untuk menghidupkan kembali denyut ekonomi desa melalui koperasi serba usaha yang dikelola profesional.

Peluncuran dan Desain Program KDKMP

Pemerintah resmi meluncurkan KDKMP pada awal 2026 sebagai bagian dari strategi nasional pemerataan ekonomi. Presiden dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa desa harus menjadi pusat pertumbuhan baru, bukan sekadar penonton. KDKMP dibentuk di tingkat desa dan kelurahan sebagai entitas bisnis kolektif yang mengelola berbagai lini: simpan pinjam, distribusi sembako, pemasaran hasil tani, hingga akses digital.

Sasaran awal: 40.000 KDKMP beroperasi penuh pada akhir 2026. Setiap unit didorong untuk memiliki minimal 200 anggota. Jika target terpenuhi, sedikitnya 8 juta kepala keluarga akan terhubung dalam jaringan ekonomi kolektif ini. Pemerintah menyiapkan dana stimulus Rp18 triliun yang disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan UMKM dengan mekanisme pengawasan berlapis.

“Ini bukan bantuan, tapi investasi negara pada fondasi ekonomi rakyat. KDKMP harus menjadi mercusuar baru kemandirian desa,” tegas Menteri Koperasi dalam rapat koordinasi yang digelar pekan lalu.

Penilaian Ekonom: Kembali ke Khittah

Surya Vandiantara, pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Cendekia, memaparkan bahwa keselarasan KDKMP dengan gagasan pendiri bangsa terletak pada tiga pilar utama. Pertama, asas kekeluargaan: pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis oleh anggota, bukan oleh segelintir pemilik modal. Kedua, kedaulatan ekonomi desa: KDKMP memutus rantai tengkulak yang selama ini menggerus margin petani dan pengusaha mikro. Ketiga, pemerataan akses: layanan keuangan dan distribusi barang menjangkau pelosok yang selama ini diabaikan perbankan konvensional.

“Pemikiran Bung Hatta tentang kooperativisme bukanlah romantisme masa lalu. Di tengah gempuran oligarki global, koperasi justru menjadi benteng pertahanan ekonomi rakyat. KDKMP adalah momentum untuk mengembalikan marwah itu,” ujar Surya kepada Beritaseputar.com.

Ia menambahkan, dari 83.000 desa/kelurahan di Indonesia, baru sekitar 15 persen yang memiliki koperasi aktif dengan omzet layak. Mayoritas hanya ada secara administratif. KDKMP, jika dijalankan dengan tata kelola benar, berpotensi mengisi kekosongan tersebut. “Proyeksinya, setiap KDKMP bisa menyerap 30-50 tenaga kerja langsung, sehingga total lapangan kerja baru dari program ini bisa mencapai 1,2 juta hingga 2 juta orang. Efek penggandanya di sektor informal jauh lebih besar,” paparnya.

Studi Kasus Awal: KDKMP di Jawa Tengah

Salah satu proyek percontohan KDKMP di Kabupaten Grobogan menunjukkan hasil menggembirakan. Dalam tempo tiga bulan, koperasi desa setempat berhasil menekan disparitas harga gabah dari Rp4.200 menjadi Rp5.100 per kilogram di tingkat petani. Ini terjadi karena koperasi mengambil alih fungsi pengepul dan menyediakan lantai jemur kolektif. Model serupa kini direplikasi di 10 kabupaten lain.

“Kami dulu selalu rugi. Sekarang, dari sawah langsung ke lembaga sendiri, harga lebih pasti,” kata Sutarno, petani anggota KDKMP Desa Pulokulon. Cerita seperti ini menjadi bukti awal bahwa semangat Bung Hatta masih sangat relevan. Koperasi yang dikelola dengan kejujuran dan profesionalisme mampu menjadi penyeimbang pasar yang timpang.

Tantangan dan Antisipasi

Meski optimistis, Surya Vandiantara mengingatkan adanya risiko yang harus diantisipasi. Pertama, kapasitas sumber daya manusia: pengelola koperasi harus dibekali literasi keuangan dan digital. Tanpa itu, bantuan dana hanya akan menjadi bancakan. Kedua, politik anggaran: distribusi stimulus harus transparan dan bebas dari kepentingan elektoral. Ketiga, keberlanjutan pasca-program: jangan sampai KDKMP hanya bersinar saat ada dana pemerintah, lalu redup ketika bantuan berhenti.

“Pemerintah perlu membangun ekosistem, bukan sekadar proyek. Ekosistem itu mencakup pelatihan berjenjang, kemitraan dengan BUMN, akses pasar digital, dan audit berkala oleh akuntan publik. Hanya dengan itu KDKMP bisa melampaui usia program,” katanya.

Hingga Juli 2026, tercatat 17.800 KDKMP telah terbentuk dan sekitar 8.200 di antaranya sudah mulai beroperasi. Kementerian terkait mengklaim proses pembentukan berjalan sesuai jadwal untuk mencapai target 40.000 unit pada penghujung tahun. Sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan menjadi motor terdepan percepatan.

Mengembalikan Roh Koperasi Indonesia

Lebih dari sekadar program, KDKMP adalah pernyataan sikap bahwa Indonesia tidak akan hanyut dalam arus kapitalisme global yang seringkali meminggirkan rakyat kecil. Gagasan ekonomi pendiri bangsa, yang meletakkan kesejahteraan kolektif di atas keuntungan individu, menemukan napas barunya di era digital. Koperasi tak lagi identik dengan simpan pinjam rentenir atau warung sembako seadanya. Kini, koperasi desa bisa menjadi tulang punggung logistik, agregator komoditas unggulan, bahkan pintu masuk layanan kesehatan dan pendidikan berbasis komunitas.

Dengan dukungan teknologi, KDKMP dapat mengintegrasikan rantai pasok dari desa ke pasar global. Potensi ekspor komoditas pertanian melalui agregasi koperasi diproyeksikan meningkat 25 persen dalam dua tahun pertama program. Ini adalah langkah konkret menjawab tantangan ketimpangan yang selama ini membelenggu perdesaan. Seperti yang selalu ditekankan Bung Hatta, “Ekonomi bangsa harus berdiri di atas kaki sendiri, dan koperasi adalah kakinya.”