JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto Akui Syok dan Sedih Selama 18 Bulan Memimpin, Ungkap Fakta Kebocoran Kekayaan Negara

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengungkapkan keterkejutannya saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6). Dalam pidato yang penuh emosi, Prabowo mengaku mengalami syok mendalam setelah menjabat selama kurang lebih 18 bulan. Ia menyinggung temuan mencengangkan terkait pengelolaan keuangan negara yang selama ini tidak terpantau optimal. "Ini bukan soal politik, ini soal hati nurani. Saya tidak menyangka akan menemukan kondisi seperti ini," tegasnya di hadapan para ulama dan kiai.

Prabowo tidak secara rinci menyebut angka pasti, namun isyaratnya mengarah pada praktik kebocoran anggaran dan penyelundupan sumber daya alam yang masif. Ia menekankan bahwa kekayaan negara semestinya bisa dinikmati rakyat, tetapi justru raib tanpa jejak yang jelas. Pemerintah, menurutnya, kini tengah bekerja keras memetakan kembali potensi kerugian negara yang meliputi sektor tambang, kelapa sawit, dan infrastruktur digital. Pernyataan ini sontak memicu diskusi luas di kalangan ekonom dan pengamat kebijakan publik mengenai seberapa besar kebocoran yang dimaksud.

Analisis Kebocoran Anggaran

Pernyataan syok Presiden bukanlah sekadar retorika politik. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dihimpun sepanjang 2024–2026, potensi kebocoran dari sektor kelautan dan perikanan saja mencapai Rp150 triliun per tahun. Angka ini mencakup praktik pencurian ikan ilegal, manipulasi data ekspor, dan lemahnya pengawasan di pelabuhan kecil. "Apa yang dirasakan Presiden adalah validasi dari laporan yang sudah lama kami sampaikan, namun sering diabaikan," ujar Dr. Andi Satria, ekonom dari Universitas Gadjah Mada.

Sektor tambang menjadi sorotan paling tajam. Pemerintah mengidentifikasi adanya selisih antara volume produksi batu bara yang dilaporkan perusahaan dengan data satelit Kementerian ESDM. Selisih ini diperkirakan merugikan negara senilai Rp200 triliun selama lima tahun terakhir. Tidak hanya itu, modus transfer pricing di industri nikel dan timah juga menjadi perhatian serius. Presiden Prabowo dalam forum NU menyiratkan bahwa data kekayaan negara yang hilang ini baru terkuak setelah audit digital besar-besaran yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta intelijen keuangan.

Di sektor perkebunan, terutama kelapa sawit, kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lahan ilegal mencapai Rp80 triliun per tahun. Satuan Tugas Sawit bentukan Kejaksaan Agung menemukan bahwa banyak perusahaan besar mengelola lahan di luar konsesi resmi tanpa melaporkan kewajiban fiskalnya. "Ini adalah luka struktural ekonomi kita, dan Presiden tampaknya kaget karena birokrasi sebelumnya seperti menutup mata," kata pengamat kebijakan publik, Mira Kusumadewi.

Keterkejutan Prabowo juga menyentuh dimensi baru: ekonomi digital. Maraknya platform judi online ilegal dan operasional perusahaan teknologi global yang tidak memenuhi kewajiban pajak dalam negeri turut menggerus potensi penerimaan negara hingga Rp50 triliun. Temuan ini diperkuat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat aliran dana mencurigakan ke luar negeri meningkat signifikan pada 2023–2024. Langkah pemerintah untuk merevisi regulasi fintech dan memperkuat Direktorat Jenderal Pajak dinilai sebagai respons langsung dari fase syok yang dialami presiden.

Di hadapan peserta Munas Alim Ulama, Prabowo menegaskan bahwa pemulihan kekayaan negara yang hilang memerlukan pendekatan nonkonvensional, salah satunya pelibatan ormas keagamaan seperti NU dalam pengawasan distribusi bantuan sosial dan proyek desa. Ini menjadi sinyal bahwa era pembiaran dan kongkalikong sudah berakhir. Meski begitu, pertanyaan besarnya kini adalah sejauh mana keberanian politik untuk menindaklanjuti temuan ini hingga ke ranah penegakan hukum yang berpotensi menyentuh elit pemilik modal besar.