OJK Perketat Aset Kripto, Trump Umumkan Tarif Baru Impor

Jakarta / Washington DC, 8 April 2026 – Dua peristiwa penting terjadi dalam 48 jam terakhir yang berpotensi mengubah lanskap keuangan digital dan perdagangan global. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, pada Selasa (7/4/2026) mengumumkan kerangka regulasi baru bagi aset kripto di Indonesia. Berselang sehari sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada 6 April 2026 menandatangani perintah eksekutif yang menaikkan tarif impor produk teknologi dari sejumlah negara, termasuk Tiongkok dan kawasan Asia Tenggara.

OJK Perkenalkan Aturan Baru: Lisensi, KYC, dan Batas Transaksi

Dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida, Adi Budiarso memaparkan tiga pilar utama kebijakan anyar yang tertuang dalam POJK No.11/2026 tentang Perdagangan Aset Kripto. Pertama, seluruh bursa dan pedagang aset kripto wajib mengantongi lisensi penuh paling lambat 31 Desember 2026. Kedua, prosedur Know Your Customer (KYC) diperketat dengan verifikasi biometrik dan face recognition. Ketiga, batas maksimal transaksi harian untuk investor ritel ditetapkan sebesar Rp500 juta per akun.

"Ini bukan untuk menghambat inovasi, melainkan memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Kami belajar dari kasus-kasus gagal bayar tahun lalu yang merugikan lebih dari 17.000 investor," tegas Adi Budiarso, yang fotonya saat menjelaskan bagan regulasi diabadikan oleh Liputan6.com.

Data OJK menunjukkan hingga Maret 2026 terdapat 8,2 juta investor kripto dengan total volume transaksi bulanan menembus Rp34 triliun. Angka ini melonjak 142% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Adi menambahkan, bursa kripto wajib menyediakan dana cadangan minimal 5% dari total aset kelolaan untuk mengantisipasi risiko likuiditas.

Trump Mainkan Kartu Tarif: Produk Teknologi Kena Bea Masuk 25%

Dari Gedung Putih, Presiden Trump—yang fotonya di Oval Office dirilis AP melalui fotografer Julia Demaree Nikhinson—mengumumkan tarif baru sebesar 25% untuk impor semikonduktor, panel surya, baterai litium, dan komponen perangkat telekomunikasi. Kebijakan ini efektif mulai 1 Juli 2026 dan terutama menyasar produk-produk yang bernotifikasi sebagai “Made in China”, “Vietnam”, dan “Malaysia”.

“Kami tidak akan lagi membiarkan negara lain mencuri pekerjaan Amerika lewat praktik dumping teknologi. Ini soal kedaulatan industri nasional,” ujar Trump di hadapan wartawan yang memenuhi Roosevelt Room. Langkah ini memicu kekhawatiran gelombang kedua perang dagang, terutama setelah Tiongkok dalam tiga bulan terakhir menguasai 38% pasar chip global.

Dampak Lintas Benua: Rupiah Melemah, Bursa Saham Terkoreksi

Di pasar keuangan, rupiah langsung terdepresiasi 1,2% ke level Rp16.850 per dolar AS pada perdagangan Rabu pagi (8/4). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 2,3% dipimpin sektor teknologi dan manufaktur. Analis memperkirakan ekspor komponen elektronik Indonesia—yang menyumbang 12% dari total ekspor nonmigas—akan terpukul, meskipun di sisi lain kebijakan OJK justru dipandang positif karena meningkatkan kredibilitas pasar kripto domestik.

“Regulasi OJK membuat aset kripto Indonesia lebih legitimate di mata investor institusi. Ini bisa jadi daya tarik ketika arus modal keluar dari aset berisiko di negara maju akibat ketidakpastian tarif Trump,” ujar Dian Pertiwi, ekonom senior Bank Mandiri.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Perdagangan menyatakan tengah menyiapkan diplomasi bilateral dengan Washington agar produk Indonesia tidak terkena dampak langsung, mengingat banyak komponen elektronik buatan lokal yang menggunakan bahan baku impor.