Jakarta — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Mengukuhkan Janji Infrastruktur Berkeadilan

Jumat pagi itu, langit Jakarta sedikit kelabu, tapi di lantai atas Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, sebuah peta besar Indonesia yang terpampang justru memancarkan optimisme. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, berdiri tak jauh dari sana—tatapannya tajam, namun suaranya tenang saat berbicara pada jajaran staf yang mengelilinginya. "Saya tidak mau lihat laporan hanya dari ketinggian drone. Saya mau tahu, apakah air bersih sudah sampai ke rumah keluarga di Tanimbar? Apakah anak-anak di perbatasan tak lagi menyeberang jembatan lapuk saat pergi sekolah?" katanya, seraya menunjuk titik-titik terpencil di peta. Hari itu bukan sekadar seremonial. Ini adalah episode lain dari komitmen seorang menteri yang, dalam dua tahun masa jabatannya, konsisten menggeser fokus pembangunan dari monumentalitas menjadi keberpihakan pada mereka yang sering terlupa.

Bagi sebagian besar masyarakat kota, infrastruktur mungkin identik dengan kemacetan dan jalan tol. Namun bagi Ratmi (52), petani sagu di Seram bagian timur, maknanya jauh lebih sederhana—yaitu kehidupan yang berubah. "Dulu, saya harus jalan kaki empat jam ke pasar. Setengah hasil panen busuk sebelum sampai. Sekarang, dengan jalan yang sudah diperkeras, anak saya bisa bawa sagu pakai motor," tuturnya saat ditemui terpisah melalui sambungan telepon. Jalan itu adalah salah satu dari 3.200 kilometer jalan perdesaan yang rampung dikerjakan di bawah pengawasan langsung Dody. Cerita-cerita seperti inilah yang membuat Menteri Dody enggan hanya duduk di ruang rapat. "Setiap proyek harus punya nama dan wajah manusia di baliknya," ujarnya, seperti merefleksikan kebijakan 'infrastruktur rasa' yang ia canangkan.

Lebih dari Semen dan Aspal: Mengukur Dampak Sosial Pembangunan

Pergeseran paradigma di Kementerian PU di bawah Dody Hanggodo terlihat jelas dari cara mereka mengukur kesuksesan. Jika dulu penilaian bertumpu pada serapan anggaran dan panjang proyek, kini indikator yang menonjol adalah "Indeks Akses Layanan Dasar"—sebuah metrik yang mengkalkulasi penurunan waktu tempuh warga ke fasilitas kesehatan, pasar, dan sekolah. "Ini adalah terobosan langka. Beliau memahami bahwa infrastruktur adalah alat pembongkar ketimpangan, bukan etalase pencitraan," komentar Dr. Andiena Saraswati, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia.

Perubahan ini tidak lepas dari kritik yang terus didengar Dody selama blusukan. Warga di pulau-pulau kecil tidak butuh gedung pencakar langit; mereka butuh tempat pendaratan kapal kecil yang aman. Petani di perbukitan tak peduli lebar jalan nasional; mereka butuh saluran irigasi yang tak jebol saat hujan. Atas dasar itu, Kementerian PU merealokasi 40 persen anggaran pemeliharaan ke perbaikan infrastruktur dasar di kawasan tertinggal. Angka yang mungkin terlihat administratif, namun berarti sangat praktis: sambungan air bersih ke ribuan rumah, sumur bor di Nusa Tenggara Timur, tanggul rendah di pesisir utara Jawa.

Perbandingan Kinerja Infrastruktur Dasar

Untuk melihat pergeseran fokus ini, kita bisa membandingkan output pembangunan pada dua tahun terakhir dengan periode sebelumnya. Data berikut menunjukkan redistribusi prioritas yang cukup mencolok:

Data di atas dihimpun dari laporan tahunan Kementerian PU yang dirilis Maret lalu. Peningkatan paling signifikan terjadi pada akses air minum, sejalan dengan instruksi presiden untuk menangani stunting melalui sanitasi dan air bersih.

Kembali ke Jumat pagi di kantornya, Dody Hanggodo menutup pengarahan dengan kalimat yang mengena: "Kita ini pelayan. Kalau rakyat masih ada yang menangis karena jembatan putus, maka kita yang belum selesai bekerja." Bukan retorika berlebihan bagi mantan birokrat karier yang dikenal blak-blakan dan jarang menghadiri seremoni pemotongan pita. Bagi Dody, kemajuan infrastruktur Indonesia tidak akan diukur dari megahnya peresmian, tetapi dari hilangnya suara tangis dan munculnya tangis haru di wajah mereka yang akhirnya merasakan hadirnya negara di depan rumah mereka.