Ironi Bupati Langkat Back To Back Jadi Tersangka KPK

Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali tercatat dalam daftar sorotan ketahanan pemerintahan daerah usai dua bupatinya secara beruntun tersandung kasus dugaan korupsi. Dalam kurun waktu sekitar empat tahun, jabatan pimpinan daerah tersebut dua kali ditempati oleh pejabat yang akhirnya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejadian ini menimbulkan tanda tanya besar tentang kualitas pengawasan dan mekanisme seleksi pejabat di daerah tersebut.

Berdasarkan laporan yang dirangkum Beritaseputar.com, Minggu (5/7/2026), kasus pertama terjadi pada Januari 2022 silam. Saat itu, KPK menggelar OTT terhadap mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, bersama dengan sejumlah orang lainnya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan intensif, lembaga antirasuah tersebut kemudian menetapkan Terbit dan lima orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

"Ironi yang terjadi di Langkat sungguh mengkhawatirkan, di mana pengganti bupati yang ditangkap justru mengulangi perbuatan serupa dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar pengamat politik dari salah satu lembaga survei nasional kepada media kami.

Yang lebih memilukan, bupati yang baru saja ditangkap oleh KPK dalam OTT terbaru ternyata merupakan pengganti langsung dari Terbit Rencana Perangin-angin. Artinya, dalam satu periode yang relatif singkat, warga Langkat harus dua kali menerima kenyataan pahit bahwa pemimpin pilihannya harus berakhir di tahanan KPK. Fenomena back to back ini jelas bukan sekadar masalah individu, melainkan indikasi sistemik yang perlu ditangani secara serius agar tidak terulang kembali di masa mendatang.

KPK sendiri hingga kini terus mengembangkan penyidikan terhadap kasus terbaru yang menyeret bupati petahana Langkat tersebut. Berbagai barang bukti dan dokumen telah diamankan untuk mengungkap jaringan serta modus operandi yang digunakan. Publik pun menantikan agar proses hukum berjalan transparan dan dapat memberikan efek jera bagi para pejabat lainnya di seluruh Indonesia.

Kasus beruntun di Langkat sekaligus menjadi peringatan keras bagi Kementerian Dalam Negeri serta partai-partai politik untuk lebih selektif dalam mengusulkan calon kepala daerah. Tanpa sistem filter yang kuat, bukan tidak mungkin daerah lain akan mengalami ironi serupa, di mana kursi kekuasaan menjadi ajang berganti tangan antartersangka korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan.