Gelombang Impor Garam Industri: Desakan Evaluasi Kian Mendesak

Di Pelabuhan Tanjung Priok, awal Maret 2026, tumpukan karung garam putih bersih asal Australia masih terus berdatangan. Satu per satu kontainer dibongkar, isinya mengalir ke gudang-gudang industri. Pemandangan ini bukan hal baru, namun tahun ini frekuensinya terasa lebih cepat. Data menunjukkan realisasi impor garam industri pada kuartal pertama 2026 melonjak cukup tajam dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Bagi banyak pabrik kimia, makanan, dan farmasi, garam adalah bahan baku yang tak tergantikan. Namun kenyataan bahwa kebutuhan itu kini makin banyak dipenuhi dari luar negeri menimbulkan kerisauan. “Ini alarm bagi kita semua,” ujar seorang petinggi asosiasi produsen garam lokal yang enggan dikutip namanya. “Kami tidak anti-impor, tapi bila volumenya terus membesar tanpa kontrol, petambak kita akan semakin terpinggirkan.”

Angka yang Berbicara

Berdasarkan catatan impor sementara, volume garam industri yang masuk ke Indonesia pada Januari–Februari 2026 naik lebih dari 15 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini terjadi di tengah rencana pemerintah yang sebelumnya telah menambah kuota impor untuk menjamin pasokan industri. Kini, realisasi yang melebihi ekspektasi itu justru memicu pertanyaan: apakah perhitungan kebutuhan benar-benar akurat?

“Kami menghitung kapasitas serapan petambak lokal dulu, kekurangannya baru diimpor,” ungkap seorang pejabat Kementerian Perindustrian. Namun di lapangan, distribusi garam rakyat masih tersendat. Di beberapa sentra produksi seperti Indramayu dan Cirebon, stok garam petani justru menumpuk. Harga di tingkat petambak tertekan, sementara pabrik lebih memilih garam impor yang dianggap lebih bersih dan seragam.

Suara dari Pelaku Usaha

PT. Sari Mineral Nusantara, salah satu pengolah garam untuk industri makanan, mengaku terpaksa meningkatkan porsi impor. Direktur Utamanya, Liana Sutanto, menjelaskan, “Spesifikasi garam kami harus sangat tinggi, kadar NaCl di atas 99 persen, putih bersih, dan bebas logam berat. Sayangnya, garam lokal yang memenuhi syarat itu masih terbatas.” Ia menambahkan bahwa pabriknya sebenarnya ingin menyerap lebih banyak dari petambak lokal jika kualitasnya konsisten.

Ketergantungan ini menciptakan lingkaran setan. Petambak kecil dengan lahan sempit dan teknologi sederhana sulit memenuhi standar industri modern. Sementara industri yang butuh kepastian mutu memilih opsi paling aman: impor. Di sisi lain, program peningkatan kualitas garam rakyat seperti Geomembran dan rumah garam terintegrasi memang sudah berjalan, tapi dampaknya belum merata.

Panggilan untuk Evaluasi Menyeluruh

Melihat realitas ini, sejumlah pihak mendorong pemerintah untuk tidak hanya meninjau ulang rencana penambahan kuota impor, tetapi juga mengaudit secara menyeluruh rantai pasok garam nasional. “Evaluasi mesti dari hulu ke hilir, jangan hanya fokus pada angka impor,” tegas ekonom pertanian dari Universitas Gadjah Mada, Ahmad Munir. Ia menilai perlu ada transparansi data kebutuhan riil industri dan produksi dalam negeri agar kebijakan impor tidak sekadar memenuhi permintaan pasar sesaat.

Munir menambahkan, di negara-negara lain, perlindungan terhadap petambak kecil dijalankan lewat kebijakan harga minimum dan kemitraan wajib dengan industri. Indonesia, katanya, bisa belajar dari model itu agar impor tidak semakin membesar dan mematikan potensi lokal. Sementara itu, Koordinator Jaringan Petani Garam Nusantara, Suryono, menyampaikan keprihatinan mendalam. “Setiap karung garam impor yang masuk, kami rasakan sebagai pukulan. Jangan biarkan kami hanya jadi penonton di negeri sendiri,” ucapnya dengan nada bergetar.

Di ujung lain, seorang pemilik pabrik kecil pengolahan ikan asin di Pekalongan justru bingung. Ia butuh garam dalam jumlah besar dengan harga yang terjangkau. Bila pasokan lokal memadai dan murah, ia pun akan memilihnya. Namun selama rantai distribusi tidak efisien dan harga fluktuatif, impor menjadi penyelamat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah garam nasional adalah persoalan struktural yang butuh solusi terintegrasi.

Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengisyaratkan akan memantau realisasi impor dengan lebih ketat dan membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Seorang pejabat yang terlibat dalam pembahasan kuota menyatakan bahwa kebijakan tidak akan berhenti pada penambahan angka, melainkan juga percepatan program penyerapan garam rakyat oleh industri. “Kami ingin keseimbangan: industri dapat bahan baku, petambak dapat pasar yang layak,” katanya.

Namun janji semacam itu sudah lama terdengar. Kini, dengan lonjakan impor di awal 2026, waktu terus berjalan. Di hamparan tambak garam yang membentang di pesisir utara Jawa, petambak menatap langit dengan harap-harap cemas. Mereka tak hanya menunggu hujan dan kemarau, tapi juga sebuah keberpihakan yang nyata. Tanpa evaluasi yang berani dan langkah korektif yang konkret, gelombang impor ini dikhawatirkan akan terus menggerus daya hidup mereka.

Baca juga:

• Polda Metro Jaya Ringkus Pelaku Teror Ancaman Bom Sekolah di Jagakarsa
• Delapan Rumah Terbakar di Pulogadung, Satu Keluarga Tewas