DPRD Tabanan Tahan Suntikan Modal Rp6 Miliar Perumda Sanjayaning Singasana

Kabar terbaru datang dari dinamika pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tabanan, Bali. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan mengambil sikap tegas dan berhati-hati terkait usulan penambahan dana segar untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pihak legislatif memilih untuk menahan dan meninjau ulang usulan suntikan dana sebesar Rp6 miliar yang ditujukan kepada Perumda Sanjayaning Singasana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Para anggota dewan ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana publik yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah dan tidak terbuang sia-sia dalam proyek usaha yang minim hasil.

Dinamika Pengusulan Ranperda dan Sikap Dewan

Keputusan untuk menunda restu penyertaan modal ini mencuat ke publik setelah jalannya Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026. Dalam forum resmi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan menyampaikan pengantar Bupati mengenai lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), di mana salah satu poin krusialnya membahas penyertaan modal untuk Perumda Sanjayaning Singasana.

Berikut adalah urutan kronologis pembahasan yang menjadi sorotan dewan:

1. Pengajuan Ranperda oleh Pemkab: Pemerintah Kabupaten Tabanan secara resmi mengajukan Ranperda Penyertaan Modal sebagai landasan hukum mengucurkan dana APBD ke Perumda Sanjayaning Singasana.
2. Permintaan Rencana Bisnis (Business Plan): Pimpinan DPRD Tabanan menegaskan tidak akan mengesahkan anggaran sebelum membedah secara menyeluruh proposal dan kelayakan bisnis perusahaan.
3. Evaluasi Portofolio dan Kinerja: Dewan menjadwalkan audit serta penelusuran terhadap hasil penggunaan modal awal yang sudah diterima oleh BUMD tersebut sebelumnya.

Rincian Alokasi Dana: Realisasi Modal dan Target Anggaran

Sebagai informasi untuk kawan pembaca Beritaseputar.com, komitmen total penyertaan modal yang direncanakan bagi Perumda Sanjayaning Singasana sebenarnya mencapai angka Rp10 miliar. Namun dalam perjalanannya, skema pencairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan kesiapan manajemen BUMD.

Dari total pagu anggaran tersebut, pemerintah daerah baru merealisasikan suntikan modal sebesar Rp4 miliar. Sisanya, yakni sebesar Rp6 miliar, kini diajukan kembali melalui Ranperda terbaru. Hal inilah yang mendasari DPRD Tabanan untuk mengambil jeda dan memperketat pengawasan.

"Kami akan minta proposalnya terlebih dulu, akan saya pelajari arah bisnis selanjutnya baru berbicara tentang anggaran," tegas Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa seusai Rapat Paripurna.

Langkah Evaluasi Ketat Demi Menjaga Keuangan Daerah

Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menambahkan bahwa pihak dewan telah membuka ruang komunikasi intensif dengan Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya. Pendalaman materi kinerja bisnis Perumda Sanjayaning Singasana akan dilakukan dengan skala penekanan mendalam atau stretching demi transparansi publik.

Beberapa poin utama yang menjadi fokus evaluasi dewan meliputi:

• Tingkat Profitabilitas: Sejauh mana perusahaan mampu mencetak laba bersih dan menyetorkan deviden ke kas daerah.
• Kejelasan Arah Bisnis: Prospek lini usaha baru yang ditawarkan dalam proposal agar tidak mengulangi pola bisnis yang kurang efektif.
• Manajemen Risiko: Memastikan investasi APBD senilai Rp6 miliar memiliki mitigasi risiko yang matang di tengah ketidakpastian pasar.

Dengan langkah kritis yang ditunjukkan oleh DPRD Tabanan ini, masyarakat berharap pengelolaan BUMD di Tabanan semakin profesional dan akuntabel. Keputusan final mengenai apakah suntikan modal ini bakal dikabulkan atau direvisi akan sangat bergantung pada hasil kajian proposal yang disajikan oleh manajemen Perumda Sanjayaning Singasana dalam waktu dekat.