Cak Imin Pastikan Pasien Penyakit Kronis Terlindungi Layanan JKN

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng dan Kantor BPJS Kesehatan di Jakarta pada Rabu (1/7). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelayanan hemodialisis atau cuci darah bagi pasien gagal ginjal kronis, serta memastikan komitmen pemerintah dalam melindungi akses kesehatan bagi seluruh warga, terutama mereka yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.

Dalam peninjauannya, Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memastikan layanan katastropik seperti cuci darah dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Ia menekankan bahwa penundaan pada prosedur ini dapat berakibat fatal bagi pasien. Laporan dari media kami di lokasi melihat langsung antusiasme para tenaga medis dan pasien yang menyambut baik kunjungan tersebut.

"Pada dasarnya kita semua, pemerintah, kami, terus ingin memastikan bahwa bentuk pelayanan, terutama pelayanan jenis katastropik, khususnya cuci darah ini, berjalan dengan lancar karena tidak ada penundaan di dalam pelaksanaannya. Karena sekali penundaan akan berakibat fatal buat semua pihak," ucap Muhaimin dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026).

Cak Imin menyoroti pentingnya keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Ia mendorong agar tidak ada lagi pasien yang terkendala administrasi atau keterbatasan kuota ketika harus menjalani terapi rutin. Menurutnya, layanan hemodialisis adalah hak dasar yang harus dipenuhi negara, mengingat prosedur ini menyangkut nyawa puluhan ribu pasien di seluruh Indonesia.

Data dari laporan internal yang diterima Beritaseputar.com menyebutkan bahwa jumlah pasien gagal ginjal kronis yang bergantung pada cuci darah terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini memicu kebutuhan peningkatan kapasitas, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia. Dalam pertemuan dengan manajemen RSUD Cengkareng, Cak Imin mendorong agar skema rujukan dan pendanaan JKN bisa lebih responsif, sehingga pasien tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jadwal tindakan.

Lebih lanjut, Menko PM itu juga menyatakan bahwa kementeriannya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait pemenuhan hak pasien penyakit kronis. Evaluasi ini mencakup ketersediaan obat, distribusi alat kesehatan, serta kecukupan tenaga perawat dan dokter spesialis. Ia mengingatkan bahwa proteksi JKN harus menjadi jaring pengaman sosial yang dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kunjungan ini juga menyoroti peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan. Cak Imin mengimbau agar masyarakat tidak ragu untuk memanfaatkan JKN, serta aktif melaporkan jika terjadi kendala di lapangan. Pemerintah, melalui mekanisme pengawasan yang diperketat, berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan agar pelayanan kesehatan publik terus meningkat. Dengan kunjungan ini, diharapkan tercipta sinergi antara pusat dan daerah untuk menjamin tidak ada pasien yang terabaikan hanya karena persoalan administratif atau teknis.