Bangkok dan Phnom Penh Gunakan Jalur PBB untuk Selesaikan Sengketa Migas Teluk Thailand

Bangkok - Thailand dan Kamboja mengambil langkah strategis untuk mengakhiri kebuntuan sengketa wilayah maritim yang telah berlangsung puluhan tahun. Kedua negara kini mencoba memanfaatkan instrumen khusus dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang jarang diaktifkan. Upaya ini diyakini dapat membuka potensi eksplorasi cadangan minyak dan gas bumi yang diperkirakan bernilai ratusan miliar dolar AS di kawasan Teluk Thailand.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, Phnom Penh secara resmi mengaktifkan mekanisme "konsultasi wajib" yang diatur dalam UNCLOS pada awal Juni 2026. Langkah ini merupakan manuver diplomatik yang dirancang untuk membawa Thailand ke meja perundingan dalam proses konsiliasi yang difasilitasi langsung oleh PBB. Kedua negara sama-sama merupakan pihak yang terikat pada konvensi internasional tersebut.

Area Tumpang Tindih 26.000 Kilometer Persegi

Sumber ketegangan utama antara Bangkok dan Phnom Penh adalah klaim yang tumpang tindih atas wilayah laut seluas kurang lebih 26.000 kilometer persegi. Kawasan tersebut terletak di bagian utara Teluk Thailand dan diyakini menyimpan cadangan hidrokarbon yang signifikan. Meskipun kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik yang relatif stabil, negosiasi bilateral mengenai batas maritim serta pengelolaan sumber daya alam di zona sengketa kerap menemui jalan buntu selama beberapa dekade terakhir.

Dengan diaktifkannya mekanisme PBB ini, diharapkan ada kepastian hukum dan kerangka kerja sama yang jelas. Jika proses konsiliasi mencapai kesepakatan, pembagian hasil produksi dan eksplorasi bersama dapat segera direalisasikan, sehingga memberikan suntikan energi dan pendapatan negara yang signifikan bagi kedua belah pihak di tengah meningkatnya kebutuhan energi global.

"Langkah ini bukan hanya tentang menyelesaikan sengketa perbatasan, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan ekonomi bersama yang telah lama tertunda di kawasan Teluk Thailand," demikian intisari dari dokumen perundingan yang dikutip media kami.