Bakom Beri Penjelasan soal Penunjukan Komisaris BUMN dengan Beragam Latar Belakang

Jakarta - Polemik terkait penunjukan sejumlah komisaris di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menuai sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan rekam jejak dan kompetensi figur-figur yang dinilai kurang relevan dengan lini bisnis perusahaan pelat merah yang bersangkutan. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, akhirnya buka suara untuk meluruskan polemik yang berkembang.

Bukan Soal Kesamaan Latar Belakang

Kepada awak media di Jakarta, Qodari menjelaskan bahwa strategi penempatan komisaris dengan keberagaman latar belakang merupakan langkah sadar pemerintah. Ia menegaskan bahwa dewan komisaris tidak melulu harus diisi oleh sosok yang memiliki kesamaan historis dengan inti bisnis perusahaan. Menurutnya, justru perbedaan perspektif itulah yang dibutuhkan untuk memperkaya khazanah pengambilan keputusan di tingkat komisaris.

"Pemilihan komisaris BUMN dengan latar belakang yang beragam ini ditujukan untuk membawa perspektif baru dalam upaya mengawal agenda-agenda strategis pemerintah," ujar Qodari dalam keterangannya yang dikutip media kami, Kamis (10/4/2025).

Peran Komisaris sebagai Alternatif Solusi

Qodari turut membagikan pengalaman pribadinya saat dipercaya menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN. Meskipun mengakui bahwa dirinya tidak memiliki pengalaman teknis yang identik dengan bisnis utama perusahaan tersebut, ia merasa perannya sangat vital dalam menyediakan alternatif solusi dari sudut pandang yang berbeda. Ia menilai, kehadiran komisaris dari lintas disiplin ilmu justru membuat perusahaan tidak terjebak pada cara pandang yang monoton.

"Saya sendiri pernah menjadi komisaris BUMN. Memang pengalaman saya tidak persis sama dengan inti bisnisnya, tetapi justru di situlah letak kontribusinya. Sebagai komisaris, peran penting kami adalah menyediakan alternatif solusi. Dengan begitu, perusahaan memiliki perspektif yang lebih luas dalam memandang suatu masalah dan mencari jalan keluarnya," jelas Qodari.

Pengawasan Lintas Perspektif

Lebih lanjut, Bakom menekankan bahwa arsitektur pengawasan perusahaan negara idealnya bersifat komplementer. Direksi yang berlatar belakang teknis operasional akan diimbangi dengan dewan komisaris yang memiliki cakupan pandangan lebih makro, mulai dari aspek regulasi, sosial-politik, hingga tata kelola yang akuntabel. Dengan skema ini, pemerintah berharap BUMN tidak hanya efisien secara bisnis, tetapi juga tetap selaras dengan misi pembangunan nasional.

Pernyataan ini diharapkan dapat meredam kritik yang menyebut bahwa posisi komisaris hanya dijadikan sebagai ajang bagi-bagi jabatan politik. Pemerintah melalui Bakom menegaskan kembali komitmennya untuk menempatkan profesionalitas dan keberagaman pemikiran sebagai pijakan utama dalam menyehatkan tata kelola perusahaan-perusahaan negara ke depan.