144 Ribu Ton Sampah Harian, Target Akhiri Open Dumping Tahun Ini

Di sudut-sudut kota hingga gang sempit perkampungan, sampah terus menjadi saksi bisu denyut kehidupan 285 juta jiwa. Setiap hari, Indonesia memproduksi sekitar 144 ribu ton sampah—tumpukan yang setara dengan berat ribuan truk kontainer. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari jutaan sisa makanan, plastik, kertas, dan limbah rumah tangga yang mengalir tanpa henti. Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Melda Marlina, mengungkapkan bahwa jumlah itu terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup. "Ini adalah pekerjaan rumah besar kita bersama," ujarnya dalam sebuah kesempatan, menyoroti betapa beratnya beban ekologis yang harus ditanggung negeri ini.

Di balik angka masif itu, tersimpan realita yang lebih memprihatinkan: hanya sekitar 25 persen dari total sampah nasional yang terkelola dengan baik. Selebihnya—sekitar 108 ribu ton per hari—berakhir di tempat pembuangan terbuka (open dumping), mencemari tanah, air, dan udara. Praktik open dumping yang masih marak di banyak daerah menjadikan gunungan sampah bukan hanya pemandangan tak sedap, tapi juga sumber penyakit dan emisi gas rumah kaca. Ironisnya, sebagian besar tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia masih beroperasi tanpa sistem sanitary landfill yang memadai. Sampah menumpuk begitu saja, menggunung, lalu menyebarkan bau menyengat dan lindi beracun yang merembes ke lingkungan sekitar.

Warisan Open Dumping dan Perjuangan Panjang

Selama puluhan tahun, open dumping menjadi solusi instan bagi pemerintah daerah yang kewalahan menangani sampah warganya. Keterbatasan anggaran dan teknologi pengolahan membuat metode ini seolah tak tergantikan. Namun, Melda Marlina menegaskan bahwa era itu harus segera berakhir. Menurutnya, dampak buruk open dumping tidak bisa lagi ditoleransi. Mulai dari pencemaran air tanah, risiko kesehatan warga sekitar TPA, hingga kontribusi terhadap perubahan iklim melalui pelepasan metana, semuanya menuntut transformasi mendasar dalam tata kelola sampah nasional.

Kisah Lili, seorang pemulung di TPA Bantar Gebang, menggambarkan dengan gamblang wajah open dumping di Indonesia. Selama 15 tahun, ia mengais barang bernilai di antara timbunan sampah setinggi bukit. "Kalau hujan turun, airnya hitam dan bikin gatal kulit saya. Tapi mau bagaimana lagi, ini satu-satunya cara saya bertahan hidup," tuturnya lirih. Kehadiran ribuan pemulung seperti Lili adalah bukti bahwa di balik tumpukan sampah, ada lapisan ekonomi dan kemanusiaan yang kompleks. Sayangnya, sistem open dumping tak hanya merugikan lingkungan, tapi juga meminggirkan mereka yang bergantung pada limbah.

Target Ambisius: Nol Open Dumping Tahun Ini

Menyadari urgensi itu, pemerintah melalui KLH menargetkan penghentian total praktik open dumping pada tahun ini. Langkah tersebut menjadi salah satu pilar dalam Strategi Nasional Penanganan Sampah. Untuk mewujudkannya, berbagai program percepatan tengah digulirkan, mulai dari pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle (TPS3R), hingga pemanfaatan teknologi insinerasi ramah lingkungan. Melda Marlina optimistis target itu bisa tercapai. "Kami tidak ingin ada lagi TPA yang hanya menjadi kuburan sampah. Harus ada perubahan sistemik," tegasnya.

Sejumlah daerah sudah menunjukkan kemajuan. Kota Surabaya, misalnya, berhasil mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA hingga 30 persen lewat program bank sampah dan komposting massal. Di skala yang lebih kecil, komunitas-komunitas peduli sampah tumbuh subur di berbagai kota, dari Yogyakarta hingga Denpasar, mengedukasi warga untuk memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Upaya-upaya itu menjadi modal sosial berharga untuk mencapai target ambisius penghentian open dumping. Namun, Melda mengakui bahwa tantangan terbesar justru terletak pada koordinasi antardaerah dan ketersediaan infrastruktur di wilayah terpencil.

Jalan Terjal Menuju Indonesia Bebas Open Dumping

Di balik optimisme itu, rintangan masih mengadang. Banyak TPA di kota kecil dan kabupaten belum memiliki instalasi pengolahan lindi atau sistem kontrol gas yang memadai. Dana alokasi untuk pengelolaan sampah pun kerap tersendat. Ditambah lagi, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah masih rendah. Survei KLH menunjukkan bahwa kurang dari setengah rumah tangga di Indonesia rutin memisahkan sampah organik dan anorganik. Padahal, pemilahan di sumber adalah kunci utama menekan volume sampah yang masuk ke TPA.

Kisah sukses dari negara lain bisa menjadi cermin. Swedia, misalnya, berhasil mengubah sampah menjadi energi listrik dan pemanas, sehingga kini hanya 1 persen sampahnya yang masuk ke TPA. Jerman dan Korea Selatan juga membuktikan bahwa dengan regulasi ketat dan partisipasi publik, open dumping bisa dihapus dalam satu dekade. Indonesia, dengan segala kompleksitas geografis dan sosial-ekonominya, memang tidak bisa meniru mentah-mentah. Namun, semangat serupa mulai terasa.

"Kita tidak bisa lagi menunda. Setiap hari menunda, sama dengan meracuni anak cucu kita sendiri," kata Melda Marlina mengakhiri pemaparannya. Seruan itu menggema di tengah-tengah gunungan sampah yang terus bertumbuh. Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar target di atas kertas, melainkan aksi nyata lintas sektor—pemerintah, swasta, dan masyarakat. Perjalanan mengakhiri open dumping adalah perjalanan menyelamatkan masa depan. Dan 144 ribu ton sampah yang lahir setiap hari hanyalah angka, bila tak ada tangan-tangan yang bersedia memungut, memilah, dan mengubahnya menjadi berkah.

Baca juga:

• Mendagri Perintahkan Daerah Kendalikan Inflasi di Bawah 3,5 Persen
• Perlindungan Finansial dari Penyakit Kritis Kini Tersedia di Bank Sinarmas