Tak Utak-atik Sumber Dana, Purbaya Jawab Potensi Money Laundering di Patriot Bond

Jakarta, Beritaseputar.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara menanggapi gelombang kekhawatiran publik terkait perlakuan khusus yang diberikan pemerintah kepada investor pada instrumen surat utang anyar terbitan BPI Danantara. Dua obligasi yang dilepas, yakni Patriot Bond dan Merah Putih Bond, dinilai sejumlah pihak mengandung celah yang dapat disalahgunakan untuk praktik pencucian uang atau money laundering.

Perlakuan istimewa yang menjadi sorotan adalah jaminan bahwa negara tidak akan menelusuri asal-usul dana yang digunakan untuk membeli obligasi tersebut. Bahkan, jika suatu saat terbukti uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal sekalipun, pemerintah disebut tidak akan menyentuh atau mengembalikan dana itu kepada pemilik semula. Ketentuan ini dipandang dapat membuka pintu bagi masuknya dana kotor ke dalam sistem keuangan nasional melalui penerbitan surat utang BPI Danantara.

“Kami tidak akan mengutak-atik atau melacak dari mana sumber uang itu, termasuk kalau pun didapat dengan cara yang melanggar hukum. Tetapi tujuan kebijakan ini bukan untuk melegalkan cuci uang, melainkan memastikan dana yang sudah masuk bisa bertahan dan berputar di dalam negeri,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulis yang diterima Beritaseputar.com.

Ia menegaskan bahwa langkah ini ditempuh sebagai strategi untuk mempertahankan likuiditas dan memperkuat fondasi pembiayaan domestik. Dengan tidak dilakukannya investigasi terhadap sumber dana, diharapkan para pemilik modal besar—termasuk yang mungkin enggan melaporkan asetnya karena berbagai alasan—bersedia menempatkan dananya di Indonesia dan menggerakkan roda investasi nasional. Menurut Purbaya, perlakuan serupa juga diterapkan oleh banyak negara saat meluncurkan surat utang khusus atau program repatriasi aset.

Meski demikian, sejumlah pengamat ekonomi dan lembaga pengawas keuangan tetap menyuarakan sikap waspada. Mereka menilai desain Perlindungan Asal Dana pada Patriot Bond dan Merah Putih Bond bisa kontraproduktif dengan upaya pemberantasan kejahatan keuangan yang selama ini digaungkan Indonesia, terutama di bawah rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Kekhawatiran terbesar terletak pada potensi dimanfaatkannya skema ini oleh pelaku kejahatan lintas negara untuk menyamarkan harta hasil korupsi, perdagangan narkotika, atau penggelapan pajak.

Purbaya kembali mengelak anggapan bahwa pemerintah sengaja memfasilitasi pencucian uang. Ia menekankan bahwa dana yang masuk ke surat utang ini akan tercatat secara resmi dan berpotensi dikenakan pajak atas setiap imbal hasil yang diterima investor. Dengan begitu, meskipun sumber asal tidak diselidiki, negara tetap mendapatkan kucuran dana segar yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis tanpa menambah beban utang luar negeri.

Patriot Bond dan Merah Putih Bond sendiri merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan BPI Danantara yang menyasar investor domestik dan diaspora. Penerbitan ini diharapkan mampu menyerap potensi dana yang selama ini tersimpan di luar negeri atau di luar sistem perbankan formal. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau PPATK mengenai apakah ketentuan khusus ini akan ditinjau kembali untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat mencoreng kredibilitas sektor keuangan nasional.