Ratusan Orang Tua Serbu Disdikbud Bandar Lampung Protes Hasil SPMB

Suasana di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung memanas pada awal pekan ini. Sekitar 600 warga yang mayoritas merupakan orang tua siswa mendatangi langsung kantor dinas tersebut untuk menyampaikan pengaduan dan unjuk rasa. Mereka menuntut penjelasan transparan soal hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP yang dinilai tidak adil dan merugikan banyak calon peserta didik. Gelombang massa yang datang secara bertahap sejak pagi hari itu membuat area parkir dan lobi utama Disdikbud dipenuhi wajah-wajah kecewa yang membawa berkas-berkas pengaduan.

Kronologi Kedatangan Massa

Menurut sejumlah saksi di lokasi, kerumunan mulai terbentuk sejak pukul 08.30 WIB. Para orang tua datang dari berbagai kecamatan di Bandar Lampung, sebagian besar mengenakan seragam atau atribut komunitas wali murid. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan audit ulang hasil SPMB dan menolak sistem zonasi yang dianggap menjegal mimpi anak-anak mereka. Beberapa orang tua bahkan terlihat menangis histeris saat menceritakan bagaimana anaknya harus rela tidak diterima di SMP negeri meski memiliki nilai akademik tinggi, hanya karena faktor domisili.

Saya tidak mengerti bagaimana sistem ini bekerja. Anak saya peringkat tiga di sekolahnya, nilainya bagus semua, tapi kenapa malah tidak lolos hanya karena rumah kami beberapa meter di luar zona prioritas?

ujar Mariam, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Kedaton, dengan suara bergetar. Keluhan serupa bergema di antara massa yang semakin bertambah menjelang siang.

Tuntutan dan Kekecewaan Warga

Pengaduan yang dilayangkan kepada Disdikbud mencakup beberapa poin krusial. Pertama, para orang tua meminta audit independen terhadap database kependudukan yang digunakan sebagai basis zonasi. Kedua, mereka mendesak evaluasi ulang terhadap kebijakan prioritas jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Sejumlah wali murid mengklaim bahwa kuota jalur prestasi tahun ini dialokasikan terlalu sedikit sehingga siswa berprestasi non-akademik justru terabaikan. Seorang ayah bernama Hendro menuturkan bahwa sistem ini membuat anak-anak kehilangan motivasi untuk berprestasi di sekolah dasar.

Kalau bagaimanapun hebatnya anak saya di SD, tetap saja nasibnya ditentukan oleh peta zonasi, lalu buat apa kami dorong mereka belajar keras selama enam tahun?

kekecewaan senada turut diutarakan puluhan orang tua lainnya yang mengaku sudah melayangkan surat keberatan secara daring namun tidak mendapat respons memadai.

Respons dan Langkah Disdikbud

Pihak Disdikbud Bandar Lampung bergerak cepat menenangkan situasi. Kepala Disdikbud bersama jajaran menerima perwakilan orang tua di ruang pertemuan utama sementara massa lainnya menunggu di luar. Dalam pertemuan tertutup selama hampir dua jam itu, pejabat dinas berjanji akan menindaklanjuti setiap aduan yang masuk secara tertulis. Disdikbud juga mengumumkan pembukaan posko pengaduan resmi selama tujuh hari ke depan untuk menampung keberatan warga terkait hasil SPMB. Namun demikian, pihak dinas menegaskan bahwa sistem seleksi telah dijalankan sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan.

Kami memahami kekecewaan orang tua. Namun mekanisme SPMB ini sudah diatur secara nasional. Apa yang kami bisa lakukan adalah memfasilitasi mediasi dan mengevaluasi jika ada kekeliruan input data,

ungkap seorang pejabat Disdikbud yang enggan disebutkan namanya. Hingga sore hari, tercatat sudah lebih dari 400 berkas pengaduan yang diterima oleh petugas.

Sistem Zonasi yang Menuai Polemik

SPMB jenjang SMP di Bandar Lampung tahun ini menerapkan sistem zonasi sebagai jalur utama penerimaan, sejalan dengan kebijakan nasional yang bertujuan memeratakan akses pendidikan. Namun implementasinya di lapangan kerap memicu polemik, terutama terkait akurasi data alamat dan ketidakmerataan sebaran sekolah negeri. Masalah klasik seperti adanya alamat yang tidak terverifikasi di Dukcapil, praktik pemalsuan dokumen domisili, hingga disparitas kualitas antar-sekolah negeri menjadi isu yang muncul setiap tahun. Sosiolog pendidikan, Arif Rahmat, mengomentari bahwa akar permasalahan sebenarnya terletak pada kurangnya pemerataan infrastruktur dan mutu guru.

Selama sekolah negeri masih dipersepsikan sebagai satu-satunya jalan untuk pendidikan berkualitas, protes seperti ini akan terus berulang. Pemerintah harus berani membenahi dari hulu, bukan hanya mengutak-atik sistem seleksi,

komentarnya saat dihubungi terpisah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung diminta untuk segera menggelar rapat koordinasi lintas-sektor guna mengevaluasi kebijakan ini dan menemukan solusi jangka pendek bagi ratusan siswa yang belum tertampung. Beberapa opsi yang mulai dibahas antara lain penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri yang masih memungkinkan, serta pemberian insentif bagi siswa yang bersedia mendaftar di SMP swasta terakreditasi unggul. Masyarakat berharap agar polemik serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Disdikbud sendiri akan mengeluarkan pengumuman resmi susulan dalam minggu ini mengenai nasib para pengadu yang berkasnya sudah tervalidasi.

[SOCIAL_TWEET]: Ratusan orang tua serbu Disdikbud Bandar Lampung tuntut audit hasil SPMB 2025. Anak berprestasi gagal masuk SMP negeri gegara zonasi, orang tua menangis histeris. Akankah sistem seleksi ini dievaluasi total? #SPMB2025 #BandarLampung #ZonasiPendidikan[SOCIAL_TG]: 🏫🔥 Ratusan orang tua serbu Disdikbud Bandar Lampung! Anak-anak berprestasi gagal masuk SMP negeri karena sistem zonasi. Pihak dinas buka posko pengaduan 7 hari. Apakah ada solusi untuk siswa yang belum tertampung? Pantau terus update-nya.