Puan Maharani Dorong Profesionalisme dan Kompetensi dalam Pemilihan Komisaris BUMN

Ketua DPR Puan Maharani memberikan tanggapan resmi terkait mekanisme pemilihan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belakangan menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai bahwa beberapa figur yang baru dilantik sebagai komisaris di perusahaan pelat merah tersebut tidak memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan bidang industri yang dijalani. Menjawab kritik itu, Puan menegaskan bahwa DPR mendorong agar setiap posisi strategis di BUMN dijabat oleh individu yang benar-benar profesional dan kompeten, demi menjaga tata kelola korporasi yang sehat serta memaksimalkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

Pernyataan ini disampaikan Puan melalui keterangan di laman resmi DPR yang dikutip oleh media kami pada Minggu (5/7/2026). Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa penempatan orang-orang yang tepat pada posisi komisaris akan sangat menentukan arah kebijakan pengawasan dan keberlanjutan usaha BUMN di tengah persaingan global yang dinamis. "Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya," ujar Puan.

Sorotan Publik Terhadap Polemik Komisaris BUMN

Polemik pemilihan komisaris BUMN mencuat setelah masyarakat dan pengamat ekonomi menyoroti sejumlah nama yang dinilai minim rekam jejak di sektor terkait. Para kritikus menilai bahwa pengangkatan tersebut lebih berbau politis ketimbang meritokratis, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu independensi pengawasan dan menghambat kinerja perusahaan. Dalam beberapa kasus, komisaris yang tidak memiliki pemahaman industri justru berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis yang harusnya bisa dijalankan lebih cepat dan tepat.

Menanggapi hal tersebut, DPR melalui pernyataan Puan berupaya meredakan keresahan publik dengan menegaskan bahwa lembaga legislatif akan terus mengawal proses seleksi dan penetapan jabatan di BUMN agar mengedepankan aspek kompetensi, integritas, dan profesionalitas. "Kami berharap ke depan tidak ada lagi penilaian miring terhadap figur-figur yang mengisi posisi komisaris BUMN karena mereka akan benar-benar dipilih berdasarkan kapasitas, bukan afiliasi," tambahnya dalam sesi tanya jawab virtual dengan awak media yang dilansir Beritaseputar.com.

Komitmen DPR Perkuat Tata Kelola BUMN

Lebih lanjut, Puan mengungkapkan bahwa DPR akan memperkuat fungsi pengawasan melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang lebih transparan dan melibatkan masukan dari publik. Langkah ini dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi.

Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya.

Puan menambahkan bahwa kolaborasi antara DPR, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya akan terus diperkuat guna memastikan bahwa seluruh jajaran komisaris BUMN memiliki visi yang sejalan dengan transformasi korporasi modern. Ia berharap, dengan adanya komitmen tersebut, BUMN dapat semakin berkontribusi secara optimal dalam pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus menjadi contoh penerapan tata kelola perusahaan yang bersih dan bertanggung jawab.

Tanggapan positif pun mulai bermunculan dari kalangan ekonom dan asosiasi profesional yang memandang bahwa penekanan pada kompetensi merupakan langkah krusial untuk mengakhiri praktik "orang dalam" di tubuh BUMN. Ke depan, publik menanti implementasi nyata dari dorongan DPR ini melalui kebijakan konkret yang mengikat dalam proses rekrutmen komisaris BUMN.