Prabowo Resmikan Bendungan NTB, Dorong Ekonomi Hijau Nasional

MATARAM, NTB — Di bawah langit biru Nusa Tenggara Barat, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan tetesan air dari bendungan baru mengalir ke sawah-sawah warga. Kunjungan kerja pada Jumat (10/7/2026) itu bukan sekadar seremoni peresmian infrastruktur, melainkan penegasan visi besar: kedaulatan pangan tak bisa ditawar. Sementara di Jakarta, hanya dua minggu sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono baru saja meninggalkan Forum Ekonomi Hijau di kantor pusat PLN dengan membawa misi serupa—membangun negeri dari dua sisi yang saling melengkapi.

Kedua peristiwa ini membentangkan benang merah yang selama ini jarang disorot: infrastruktur konvensional dan transisi hijau adalah dua sayap dari burung yang sama. NTB menjadi panggung nyata kolaborasi itu.

Bendungan untuk Perut Rakyat

Presiden Prabowo tiba di Bandara Internasional Lombok pukul 08.30 WITA. Lima bendungan di Pulau Sumbawa dan Lombok diresmikan dalam satu hari: Bendungan Bintang Bano II, Bendungan Mujur II, Bendungan Sampeang, Bendungan Jelateng II, dan Bendungan Gapit. Total kapasitas tampungnya mencapai 847 juta meter kubik, cukup untuk mengairi lebih dari 82.000 hektar lahan pertanian baru. Angka itu setara menambah lumbung padi nasional sebesar 1,2 juta ton beras per tahun, atau sekitar tiga persen dari total produksi nasional.

“Bendungan ini bukan cuma tentang air. Ini tentang martabat. Kita tidak boleh lagi impor pangan saat tanah kita bisa menghidupi sendiri,” ujar Presiden Prabowo di hadapan ribuan petani di Bendungan Bintang Bano II, Kabupaten Sumbawa Barat.

Raut wajah para petani yang hadir berubah sumringah. Sutarno (54), petani jagung dari Desa Tongo, mengaku sudah 30 tahun mengandalkan hujan. “Kalau kemarau panjang, kami cuma bisa gigit jari. Sekarang ada bendungan, kami bisa tanam tiga kali setahun,” katanya lirih tetapi penuh harap. Pengairan teknis dari bendungan-bendungan itu diharapkan memangkas risiko gagal panen hingga 60 persen.

Ekonomi Hijau dari Meja Menteri Koperasi

Jika Presiden Prabowo berbicara soal air dan tanah, Menteri Koperasi Ferry Juliantono membawa pesan bahwa masa depan koperasi Indonesia harus berwarna hijau. Dalam Forum Ekonomi Hijau yang digelar pada Selasa (17/6/2026) di Gedung Utama PT PLN (Persero), Jakarta, ia menegaskan bahwa transisi energi bukanlah monopoli korporasi besar. Koperasi, yang selama ini identik dengan simpan-pinjam, harus menjadi motor penggerak ekonomi rendah karbon.

“Kami sedang merancang skema kredit berbunga ringan agar koperasi petani di NTB bisa membeli pompa air tenaga surya. Dengan cara itu, bendungan yang diresmikan Pak Presiden bisa dimaksimalkan tanpa memperbesar jejak karbon,” ujar Ferry seusai forum.

Data Kementerian Koperasi menunjukkan, saat ini baru 3,2 persen dari sekitar 127 ribu koperasi aktif di Indonesia yang bergerak di sektor energi terbarukan atau pertanian berkelanjutan. PLN sendiri menjanjikan pasokan listrik hijau melalui Sertifikat Energi Terbarukan bagi koperasi yang ingin menjalankan pabrik pengolahan hasil tani berbasis listrik bersih. Langkah ini diharapkan menambah nilai produk pertanian NTB—dari sekadar menjual gabah mentah menjadi beras organik kemasan.

Sinergi yang Sering Terlewat

Sekilas, peresmian bendungan dan forum ekonomi hijau adalah dua orbit berbeda. Namun bila ditarik lebih dalam, keduanya adalah dua sisi dari upaya yang sama: ketahanan pangan berkelanjutan. Bendungan menyediakan air; ekonomi hijau memastikan air itu dipompa dengan energi bersih, diolah dengan mesin rendah emisi, dan menghasilkan produk yang memiliki akses ke pasar karbon global. Menteri Pertanian, yang dihubungi terpisah, menyebutkan bahwa pihaknya akan menyelaraskan program pompanisasi listrik swasembada pangan dengan rencana Kementerian Koperasi.

Di atas kertas, potensi penghematan emisi dari pertanian NTB cukup signifikan. Praktik pertanian konvensional menyumbang sekitar 14 persen emisi gas rumah kaca nasional. Dengan pompa surya dan pengolahan pascapanen bertenaga listrik hijau, lahan irigasi seluas 82.000 hektar itu dapat menurunkan jejak karbon sektor pertanian NTB hingga 1,2 juta ton CO2e per tahun—setara menanam 55 juta pohon dewasa.

Dampak Lokal dan Harapan Global

Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, menyambut kedua inisiatif ini sebagai berkah ganda. “Kami tidak hanya dapat air, tapi juga peluang untuk mengekspor beras rendah karbon ke Uni Eropa yang ketat soal produk hijau,” katanya. Skema sertifikasi produk pertanian berkelanjutan kini tengah digodok bersama lembaga sertifikasi internasional. Jika berhasil, harga beras organik NTB di pasar global bisa naik 25–30 persen dibanding beras konvensional.

Koperasi petani di Lombok Timur sudah mulai bergerak. Kelompok tani “Rinjani Hijau” dengan 1.200 anggota berencana memanfaatkan pinjaman lunak dari skema baru tersebut untuk membangun rumah pengering bertenaga surya. “Selama ini gabah kami susut 10 persen karena dijemur di jalan. Kalau ada mesin pengering hijau, pendapatan bisa naik dua kali lipat,” jelas ketua kelompok, Junaidi (42).

Kunjungan Presiden Prabowo diakhiri dengan peninjauan langsung ke Bendungan Gapit di Kabupaten Sumbawa. Di sana ia mendorong agar pembangunan embung-embung kecil di desa-desa juga dipercepat. Sementara Ferry Juliantono tengah menyusun regulasi agar koperasi bisa menjadi pengepul energi bersih bagi desa-desa. Dua sisi yang kini mulai disatukan dalam satu cetak biru ketahanan pangan hijau Indonesia.