Prabowo di Hari Bhayangkara: Hukum Harus Jadi Pelindung Rakyat, Jangan Tajam ke Bawah

Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap supremasi hukum di Indonesia dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026). Berdasarkan laporan Beritaseputar.com dari lokasi acara, Presiden menyampaikan bahwa hukum tidak boleh menakut-nakuti rakyat yang jujur, apalagi menindas mereka yang lemah, sembari menekankan agar tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun.

Di hadapan para perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan sejumlah pejabat, Prabowo mengingatkan bahwa penegakan hukum harus bebas dari kriminalisasi. Ia menekankan bahwa warga negara yang benar dan tidak bersalah harus merasa aman, karena hukum ada untuk melayani dan melindungi mereka, bukan untuk menindas.

"Negara kita adalah negara hukum. Karena itu, hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat, hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas," kata Prabowo dengan intonasi tegas dalam sambutannya.

Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan, mengingat momentum Hari Bhayangkara yang ke-80 sekaligus menjadi ruang refleksi perjalanan institusi Polri dan penegakan hukum di Indonesia. Presiden Prabowo menggunakan kesempatan itu untuk menekankan bahwa keadilan harus bersifat universal dan tidak boleh diskriminatif. Dalam pidatonya, ia juga menyiratkan bahwa baik pejabat tinggi maupun masyarakat kecil harus diperlakukan setara di hadapan hukum, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Momentum Refleksi Penegakan Hukum

Para pengamat hukum yang dihubungi terpisah oleh Beritaseputar.com menilai pidato Presiden Prabowo sejalan dengan semangat reformasi hukum yang terus digaungkan oleh pemerintah. Penggunaan istilah "tajam ke bawah, tumpul ke atas" yang semakin sering disuarakan oleh Presiden diyakini sebagai sinyal kuat untuk mendorong penegakan hukum yang lebih berani dan adil.

Di tengah catatan publik mengenai sejumlah kasus besar yang melibatkan kalangan elite politik dan ekonomi yang terkesan mandek, penegasan Prabowo di hadapan Polri ini menjadi semacam peringatan agar institusi penegak hukum tidak ragu-ragu menangani kasus secara tuntas tanpa pandang bulu. "Hukum harus menjadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan," demikian inti pesan yang ingin disampaikan Presiden.

Perlindungan Bagi Rakyat Kecil dan Pencegahan Kriminalisasi

Presiden Prabowo juga menyentuh aspek perlindungan bagi rakyat kecil. Ia menekankan bahwa hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah, sekaligus mencegah terjadinya kriminalisasi. Ini menjadi penegasan kembali atas prinsip bahwa hukum bukan hanya sebagai alat kontrol sosial, melainkan sebagai instrumen keadilan yang memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.

Dengan mewanti-wanti jangan sampai ada kriminalisasi, Prabowo menyiratkan perlunya perlindungan terhadap warga yang tidak bersalah agar tidak menjadi korban sistem yang tidak berjalan semestinya. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengangkat tema besar "Polri Presisi Mendukung Asta Cita" ini pun menjadi panggung yang tepat bagi Presiden untuk menegaskan kembali peran vital hukum dalam menjaga stabilitas dan keadilan di Tanah Air.

Dengan tegasnya pernyataan Prabowo, masyarakat menaruh harapan besar agar pesan ini dapat diwujudkan dalam kerja nyata seluruh aparat penegak hukum. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum, yang beberapa waktu terakhir mengalami tantangan, diharapkan dapat pulih seiring dengan konsistensi penegakan hukum yang adil, transparan, dan tanpa diskriminasi.