Pajak Tiket Pesawat Ditanggung Pemerintah hingga 5 Juli, Ini Rincian Penghematannya

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi memberlakukan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk tiket pesawat berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Langkah strategis ini diambil guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada periode liburan sekolah yang mengalami peningkatan mobilitas.

Berdasarkan dokumen resmi yang diterima media kami, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2026. Masa berlaku insentif ini terbagi dalam dua kategori waktu, yakni periode pembelian tiket yang dimulai pada 22 Juni 2026 hingga 5 Juli 2026. Sementara itu, periode penerbangan yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak ini berlaku untuk keberangkatan mulai 24 Juni 2026 sampai dengan 5 Juli 2026.

Mekanisme dan Dasar Hukum

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa PPN yang seharusnya terutang atas transaksi penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri untuk kelas ekonomi akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. "PPN yang terutang atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi ditanggung pemerintah sebesar 100% untuk tahun anggaran 2026," demikian bunyi ketentuan yang dikutip dari beleid tersebut, Rabu (24/6/2026).

Kebijakan PPN DTP ini berbeda dengan penghapusan pajak secara permanen. Maskapai penerbangan tetap memungut harga tiket sesuai mekanisme pasar, namun komponen PPN yang biasanya membebani konsumen akan diganti sepenuhnya oleh negara. Dengan demikian, harga tiket yang dibayarkan oleh calon penumpang otomatis lebih rendah tanpa mengurangi pendapatan maskapai.

Simulasi Besaran Penghematan

Lalu, berapa sebenarnya penghematan yang bisa dinikmati oleh masyarakat? Sebagai ilustrasi, jika sebuah tiket pesawat untuk rute populer dijual dengan harga dasar Rp 1.500.000, maka dalam kondisi normal konsumen harus membayar PPN sebesar 11% atau setara dengan Rp 165.000. Dengan adanya insentif PPN DTP 100%, biaya tambahan sebesar itu tidak lagi dibebankan kepada pembeli.

Artinya, untuk satu kali penerbangan saja, masyarakat dapat menghemat biaya hingga ratusan ribu rupiah. Bagi keluarga yang membeli beberapa tiket sekaligus, akumulasi penghematan ini tentu akan terasa signifikan. Pemerintah berharap pengurangan beban fiskal ini dapat mendorong peningkatan okupansi penerbangan domestik serta menggerakkan sektor pariwisata lokal di berbagai daerah tujuan.

Maskapai pelaku usaha jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mencantumkan keterangan spesifik bahwa PPN ditanggung oleh pemerintah. Laporan pertanggungjawaban atas insentif ini nantinya akan diaudit untuk memastikan realisasi anggaran berjalan tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.