Mendagri Tito Pimpin Rapat Efisiensi dan Progres BSPS

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin langsung Rapat Pembahasan Efisiensi dan Progres Tahapan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (14/5). Rapat strategis ini dihadiri oleh pejabat eselon I dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta seluruh kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi dan kabupaten/kota yang terhubung secara virtual. Tito Karnavian menegaskan, evaluasi mendalam terhadap efisiensi anggaran dan percepatan realisasi BSPS menjadi sangat krusial di tengah upaya pemerintah mengurangi kesenjangan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sorotan Efisiensi Anggaran dan Transparansi

Dalam arahannya, Tito menyoroti pentingnya optimalisasi setiap rupiah yang dialokasikan untuk BSPS. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pagu anggaran BSPS pada tahun 2025 mencapai Rp7,8 triliun, mengalami peningkatan sebesar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kenaikan signifikan tersebut, Mendagri meminta pengawasan berlapis serta audit berkala oleh Inspektorat Jenderal di setiap daerah agar tidak terjadi penyimpangan. “Kita tidak bisa bermain-main dengan dana bantuan perumahan. Efisiensi adalah kunci, bukan berarti memangkas, tapi memastikan dana tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu,” ujar Tito dengan nada serius. Arahan tersebut diperkuat dengan instruksi agar pemerintah daerah (pemda) membentuk tim monitoring independen yang melibatkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) perwakilan, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Capaian dan Progres Program BSPS 2024-2025

Berdasarkan paparan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, hingga awal Mei 2025, realisasi BSPS telah mencapai 78.500 unit rumah dari target nasional sebanyak 150.000 unit. Capaian tersebut tersebar di 480 kabupaten/kota di 34 provinsi. Kendati progres secara persentase cukup baik, muncul sejumlah persoalan klasik, seperti lambatnya pencairan dana di beberapa daerah akibat birokrasi yang berbelit, ketidaksesuaian data calon penerima bantuan (CPB), serta rendahnya partisipasi swadaya masyarakat akibat minimnya pendampingan teknis. Tito menekankan bahwa pendampingan dari tenaga fasilitator lapangan (TFL) harus diperkuat agar masyarakat mampu memenuhi kewajiban swadaya berupa tenaga, material lokal, atau uang tunai yang menjadi prasyarat utama pencairan dana BSPS.

Tantangan Koordinasi Pusat-Daerah dan Solusinya

Para kepala dinas perumahan yang ikut dalam rapat virtual menyampaikan sejumlah keluhan. Salah satunya dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Garut yang mengungkapkan bahwa koordinasi antara perbankan penyalur dan tim teknis seringkali terhambat. Tito merespons dengan akan menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kemendagri dan Kementerian PUPR yang intinya memperpendek birokrasi penyaluran dana bantuan melalui sistem single submission. “Daerah jangan hanya menunggu pusat, tapi harus proaktif menyiapkan lahan, data penerima yang valid, dan dana pendampingan. Kami akan evaluasi kinerja pemda setiap triwulan dan bisa menjadi pertimbangan alokasi tahun depan,” tegas Mendagri.

“BSPS bukan sekadar bantuan uang, tetapi investasi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Saya minta seluruh jajaran mengawal penyaluran agar tidak ada kebocoran dan benar-benar sampai ke penerima yang berhak.” — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Rencana Integrasi Program Perumahan ke Depan

Pada sesi akhir rapat, dibahas pula rencana integrasi BSPS dengan program perumahan vertikal dan penanganan kawasan kumuh. Tito meminta agar Kementerian PUPR bersama Bappenas menyusun roadmap sinergi tiga program tersebut agar tidak tumpang tindih. Salah satu pilot project yang tengah dimatangkan adalah penggabungan BSPS dengan program Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi masyarakat pesisir dan kawasan industri kecil di Pantura Jawa. Dengan langkah ini, pemerintah berharap backlog perumahan yang masih 12,7 juta unit dapat ditekan hingga 6 juta unit pada tahun 2029. Rapat ditutup dengan penandatanganan pakta integritas percepatan BSPS secara virtual oleh semua kepala daerah yang hadir.