MEDAN — Mendagri Tito Karnavian Membuka Rakor Gubernur se-Sumatera

Suasana hangat nan penuh semangat menyelimuti Ballroom JW Marriott Hotel, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu (9/9/2026). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi membuka acara tahunan yang paling ditunggu para pemangku kebijakan daerah, yaitu Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh para kepala daerah dan perwakilan dari 10 provinsi di seluruh Pulau Sumatera untuk merumuskan komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan kawasan dan memperkuat stabilitas ekonomi di kawasan barat Indonesia.

Dalam pembukaannya, Mendagri menekankan bahwa Sumatera memiliki posisi geopolitik dan ekonomi yang sangat krusial bagi Indonesia. Pulau yang kaya akan sumber daya alam ini tercatat sebagai kontributor terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional setelah Pulau Jawa. Oleh karena itu, penguatan integrasi ekonomi antarprovinsi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak yang harus direalisasikan secara konsisten.

Poin Strategis Pembangunan dan Konektivitas Wilayah

Mendagri Tito Karnavian menggarisbawahi beberapa tantangan utama yang dihadapi pulau berjuluk Pulau Perca tersebut. Salah satu isu sentral yang disinggung adalah percepatan infrastruktur konektivitas, khususnya optimalisasi Tol Trans-Sumatera. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang saling terhubung antarprovinsi akan memangkas biaya logistik secara signifikan dan mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar wilayah perkotaan.

"Sumatera memiliki potensi luar biasa, mulai dari sektor perkebunan, pertambangan, hingga pariwisata. Namun, kunci utamanya terletak pada kolaborasi. Gubernur tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus mengikis ego sektoral demi kemajuan masyarakat Sumatera secara keseluruhan," tegas Muhammad Tito Karnavian di hadapan para peserta forum.

Selain konektivitas fisik, forum ini juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga pangan melalui skema perdagangan antardaerah. Provinsi yang memiliki surplus komoditas tertentu diimbau untuk menyokong kebutuhan daerah tetangga yang sedang mengalami defisit, sehingga angka inflasi dapat dikendalikan dengan lebih efektif.

Analisis Prioritas Pembangunan Sumatera 2026

Untuk menguraikan langkah konkret yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakor Gubernur se-Sumatera kali ini, berikut adalah peta prioritas strategis pembangunan kawasan yang dipaparkan dalam forum:

Integrasi antarwilayah di Sumatera diyakini dapat mendongkrak daya saing ekonomi Indonesia di tingkat regional ASEAN. Pemerataan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar saja, tetapi harus mampu menjangkau wilayah pedalaman hingga kepulauan terluar, lanjut mantan Kapolri tersebut.

Tata Kelola Anggaran dan Stabilitas Politik Daerah

Bukan hanya isu pembangunan ekonomi, Mendagri juga memberikan instruksi khusus terkait tata kelola anggaran daerah. Beliau meminta para gubernur untuk mengarahkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, dan perbaikan fasilitas publik.

Di akhir pengarahannya, Mendagri berpesan agar seluruh jajaran pemerintah daerah terus memelihara iklim investasi yang kondusif serta menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing. Kepastian hukum dan kenyamanan berinvestasi adalah fondasi penting agar para pelaku usaha mau menanamkan modalnya di Sumatera. Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan konkret yang dituangkan dalam kesepakatan bersama untuk direalisasikan sepanjang tahun 2026.