Wamendagri Ribka Haluk Dorong Percepatan Penanganan Pascakonflik di Papua

Pemerintah pusat terus bergerak cepat memastikan stabilitas dan pemulihan sosial di wilayah Papua Pegunungan berjalan optimal. Langkah konkret ini ditegaskan kembali oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya. Pertemuan tingkat kementerian tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta.

Rakor strategis ini diadakan demi menyatukan persepsi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus merumuskan solusi jangka panjang yang menyeluruh. Pemerintah memandang bahwa penanganan konflik komunal di tanah Papua tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan menuntut pemulihan kondisi sosial, ekonomi, serta pemulihan trauma mendalam bagi masyarakat yang terdampak secara langsung.

Kronologi dan Tahapan Penanganan Pascakonflik

Untuk memastikan penanganan berjalan sistematis dan terukur, pemerintah menyusun beberapa tahapan prioritas yang harus segera dieksekusi di lapangan:

1. Konsolidasi dan Redam Eskalasi: Menghentikan segala bentuk gesekan di akar rumput dengan melibatkan aparat keamanan terpadu (TNI/Polri) serta tokoh adat dan gereja.
2. Pendataan Korban dan Kerusakan: Melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap rumah warga yang rusak, fasilitas publik yang terbakar, serta jumlah pengungsi di Jayawijaya dan Lanny Jaya.
3. Penyaluran Bantuan Kemanusiaan: Memastikan stok logistik, layanan kesehatan darurat, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak tetap terpenuhi tanpa hambatan.
4. Rekonsiliasi Budaya dan Adat: Menggelar mediasi damai melalui mekanisme kearifan lokal seperti tradisi bakar batu guna memulihkan persaudaraan antarwarga.
5. Rekonstruksi Infrastruktur: Memulai pemulihan fisik sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan perumahan masyarakat secara bertahap.

"Penanganan pascakonflik bukan hanya soal membangun kembali gedung yang rusak, melainkan merajut kembali rasa saling percaya antarwarga. Kita harus hadir memberikan kepastian rasa aman dan masa depan yang tenang bagi masyarakat di Jayawijaya dan Lanny Jaya," ungkap Wamendagri Ribka Haluk dalam arahannya.

Fokus Rekonsiliasi Holistik dan Solusi Berkelanjutan

Dalam arahannya, Kemendagri menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya. Sinergi ini diperlukan agar anggaran pemulihan dialokasikan secara tepat sasaran demi memulihkan roda perekonomian lokal.

Beberapa poin penguatan yang menjadi perhatian bersama meliputi:

• Penguatan Dialog Lintas Tokoh: Merangkul tokoh agama, pemuda, dan kepala suku sebagai garda terdepan penjaga perdamaian.
• Pendampingan Psikososial: Menyediakan layanan trauma healing, khususnya bagi anak-anak dan perempuan terdampak konflik.
• Aktivasi Layanan Publik: Menjamin kantor pemerintahan, sekolah, dan puskesmas segera beroperasi normal melayani warga.

Dengan koordinasi terpadu di bawah Kemenko Polkam bersama Kemendagri, pemerintah optimis pemulihan situasi keamanan dan sosial di Jayawijaya maupun Lanny Jaya dapat segera tuntas demi mendukung percepatan pembangunan di Papua Pegunungan.