Welcome!

Unlock your personalized experience.
Sign Up

Jakarta — Syarief Sulaeman Ungkap Peran Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM

Ruangan di gedung Kejaksaan Agung itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di depan puluhan wartawan, Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nadhi,

Jul 08, 2026 - 21:18
0 1
Jakarta — Syarief Sulaeman Ungkap Peran Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM

Ruangan di gedung Kejaksaan Agung itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di depan puluhan wartawan, Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nadhi, membuka lembar demi lembar berkas dengan gerakan yang tenang namun bertenaga. Di tangannya, tersimpan potongan puzzle yang selama bertahun-tahun disembunyikan di balik gemerlap bisnis tambang PT PMM. Tiga nama duduk sebagai tersangka—dan masing-masing, kata Syarief, memainkan peran yang jauh lebih merusak daripada sekadar angka di laporan keuangan.

Sore itu, ruang konferensi pers berubah menjadi panggung pembacaan peran yang memilukan. Bagi warga di lingkar tambang, berita ini bukan sekadar penegakan hukum. Di mata Nurhasan, 47 tahun, yang kebun kelapa sawitnya lenyap ditelan ekspansi tambang tanpa ganti rugi layak, ketiga nama itu adalah wajah-wajah yang pernah menjanjikan kesejahteraan. "Dulu mereka datang dengan senyum dan janji sekolah baru untuk anak-anak kami. Sekarang yang kami punya hanya lubang menganga dan sawah yang tak lagi subur," tuturnya dengan suara bergetar.

Syarief Sulaeman Nadhi tak menyembunyikan kekecewaannya saat menjelaskan peran para tersangka. "Kami menemukan modus yang terstruktur, seolah-olah semuanya sengaja dirancang untuk menguras kekayaan negara sambil menutupi jejak," ujarnya. Ia lalu membeberkan: tersangka pertama, berinisial RH, disebut sebagai arsitek utama skema penyimpangan izin usaha pertambangan. Ia diduga merancang alur perizinan fiktif dan memalsukan dokumen daya dukung lingkungan. "Dia adalah otak yang memastikan pelanggaran ini tetap berjalan aman hampir satu dekade," tegas Syarief.

Peran tersangka kedua, berinisial DT, tak kalah penting. Ia diduga menjadi perantara kunci yang menghubungkan perusahaan dengan pejabat daerah yang bisa melicinkan proses perizinan ilegal. Dari catatan penyidik, DT setidaknya 17 kali melakukan perjalanan ke kantor dinas terkait dengan membawa amplop yang isinya kini menjadi bagian dari barang bukti. "Dia tahu persis siapa yang harus ditemui, kapan waktunya, dan berapa nominal yang diperlukan agar izin terbit tanpa pemeriksaan ketat," ujar Syarief. Di desa, kabar tentang DT ini membuat seorang mantan kepala dusun, Pak Narto, menghela napas panjang. "Saya ingat, beliau sering mampir ke sini dengan mobil mewah, bilangnya mau mendengar aspirasi. Rupanya sambil memetakan tanah mana yang bisa diambil," kenangnya.

Sementara itu, tersangka ketiga, berinisial YL, memainkan peran sebagai eksekutor lapangan yang bertugas mengamankan lahan secara paksa. YL diduga memimpin tim yang memobilisasi preman untuk mengintimidasi warga yang menolak menjual tanah. Syarief menyebut terdapat bukti percakapan dan transaksi keuangan yang menunjukkan YL membayar sejumlah orang untuk melakukan pengusiran paksa. "Peran ketiganya saling terkait dan membentuk mata rantai yang sempurna untuk merampok hak rakyat," tutup Syarief dengan rahang mengeras.

Analisis Peran: Tiga Wajah dalam Skema Korupsi Tambang

Jika dibedah, ketiga peran yang dijelaskan Syarief Sulaeman membentuk segitiga korupsi yang nyaris sempurna. Menurut Dr. Andina Pramesti, ahli tata kelola sumber daya alam dari Universitas Diponegoro, pola ini lazim ditemukan dalam kasus korupsi sektor ekstraktif. "Anda akan selalu melihat tiga lapis: konseptor yang bermain di atas kertas, perantara yang bergerak di ruang-ruang tertutup birokrasi, dan operator yang mengeksekusi di lapangan," ujarnya. Pola ini membuat kerusakan tidak hanya pada keuangan negara, tetapi juga pada struktur sosial masyarakat di sekitar tambang.

Dari penelusuran Beritaseputar, dampak kerugian negara dari kasus ini diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun—akumulasi dari penghindaran royalti, penerimaan negara bukan pajak yang tidak disetor, serta kerugian lingkungan yang harus ditanggung oleh negara. Namun angka itu tidak bisa mengukur hilangnya kepercayaan warga terhadap institusi, trauma akibat pengusiran paksa, dan hancurnya ekosistem pertanian lokal.

Perbandingan Dampak Sebelum dan Sesudah Skema Korupsi PT PMM
IndikatorSebelum Skema Korupsi (2010–2014)Saat Skema Berjalan (2015–2023)
Luas lahan pertanian warga± 1.200 hektare± 400 hektare
Pendapatan rata-rata petani/bulanRp 3,5 jutaRp 1,8 juta
Setoran PNBP ke negara/tahunRp 85 miliarRp 20 miliar (diduga dipalsukan)
Tingkat kepercayaan warga pada pemerintah68%34% (survei internal 2022)

Di luar angka-angka itu, ada kisah-kisah yang tak tercatat di berita acara pemeriksaan. Seperti Surati, ibu tiga anak yang kini tinggal di gubuk pinjaman setelah suaminya mengalami depresi berat akibat tanah keluarga digusur. "Anak-anak saya bertanya, kenapa kita jadi miskin. Saya tidak tahu harus menjawab apa," ucapnya lirih. Surati tidak mengerti seluk-beluk peran RH, DT, atau YL. Yang ia tahu, sejak perusahaan itu berdiri, hidupnya berubah drastis.

Penjelasan Syarief Sulaeman memang belum bisa mengembalikan apa yang telah hilang dari warga seperti Nurhasan, Pak Narto, atau Surati. Namun setidaknya, dokumen yang ia buka sore itu memberikan harapan bahwa keadilan perlahan mulai menemukan jalannya. "Langkah Kejagung ini penting sebagai efek jera. Tapi pemulihan sosial dan lingkungan harus jadi prioritas berikutnya, kalau tidak, korban akan tetap kalah," kata Dr. Andina mengingatkan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User