Hitung-hitungan Ketua Banggar DPR: Anggaran MBG Turun Jadi Rp 174 T

Berdasarkan laporan Beritaseputar.com, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2027 mengalami penurunan signifikan. Said menyebutkan bahwa alokasi dana MBG tahun depan hanya sebesar Rp 174 triliun, turun drastis dibandingkan pagu anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp 268 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/7/2026). Ia menegaskan bahwa penurunan ini sudah merupakan kepastian dalam rancangan anggaran yang tengah dibahas.

"Kalau MBG, pasti turun," ujar Said singkat namun lugas, menegaskan sikap resmi Banggar DPR terhadap revisi alokasi program andalan pemerintah tersebut.

Dinamika Anggaran MBG

Program Makan Bergizi Gratis yang sebelumnya digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan unggulan nasional menghadapi tekanan fiskal yang mendorong efisiensi belanja. Dari alokasi awal sebesar Rp 268 triliun di tahun berjalan, angka tersebut harus direvisi hingga tersisa Rp 174 triliun untuk tahun 2027, mengindikasikan pemangkasan lebih dari 35 persen.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai skema penyaluran dan cakupan penerima manfaat yang kemungkinan akan menyesuaikan dengan ketersediaan dana baru. Pemerintah dan DPR disebut akan memprioritaskan klaster-klaster tertentu yang paling mendesak dan berdampak tinggi.

Tiga Klaster Kasus MBG

Sementara itu, dalam pemberitaan sebelumnya teridentifikasi setidaknya tiga klaster permasalahan yang menyertai implementasi program MBG sejauh ini. Pertama, klaster Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan di daerah. Kedua, klaster pengadaan motor listrik sebagai kendaraan distribusi yang menuai sorotan karena polemik efisiensi dan ketahanan di berbagai medan. Ketiga, klaster ompreng atau sistem rantang yang masih menjadi perdebatan antara skema katering terpusat versus pemberdayaan usaha mikro lokal.

Ketiga klaster tersebut dinilai turut memengaruhi penghitungan ulang kebutuhan anggaran dan efisiensi operasional MBG. Panitia kerja di DPR dikabarkan akan menelaah lebih dalam rekomendasi dari audit badan pengawasan keuangan untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan tepat guna dan akuntabel.

Informasi lebih lanjut akan terus dipantau oleh tim redaksi Beritaseputar.com seiring perkembangan pembahasan RAPBN 2027 di parlemen.