Ganjar Jawab Prabowo: Jangan Generalisir, Tidak Semua Aksi Demo Dibayar

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut telah mengetahui adanya pihak-pihak yang membiayai sejumlah aksi demonstrasi. Ganjar menekankan bahwa tidak semua aksi unjuk rasa dapat digeneralisir sebagai demonstrasi bayaran. Ia meminta agar tuduhan semacam itu tidak ditimpakan kepada seluruh peserta aksi yang menyuarakan aspirasi secara murni.

PDIP Hormati, Tapi Minta Transparansi

Kepada Beritaseputar.com, Ganjar menyampaikan bahwa partainya senantiasa menghormati setiap pernyataan Presiden. Namun demikian, ia menekankan pentingnya transparansi apabila memang terdapat indikasi adanya pendanaan di balik aksi demonstrasi. Berikut pernyataan lengkap Ganjar:

"Beliau sudah tahu maka beliau sudah bisa menyikapi. PDI Perjuangan menghormati pernyataan-pernyataan Presiden yang beliau sampaikan di mana pun. Kami selalu mengikuti dengan saksama termasuk respons publik. Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum," kata Ganjar saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya frekuensi aksi unjuk rasa di sejumlah daerah, yang sebagian di antaranya menyoroti kebijakan strategis pemerintah. Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan sebelumnya mengisyaratkan adanya "sponsor" di balik layar yang sengaja menggerakkan massa untuk menciptakan ketidakstabilan politik.

Suara Rakyat Tidak Bisa Direduksi

Ganjar menegaskan bahwa persepsi yang menganggap semua demonstran sebagai "peserta bayaran" adalah simplifikasi yang justru mengaburkan esensi demokrasi. "Demo adalah bagian dari ekspresi demokrasi yang dilindungi konstitusi. Menuduh semuanya dibayar tanpa bukti yang jelas hanya akan merendahkan suara rakyat yang memang resah," imbuhnya. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak serta merta mengkriminalisasi aksi massa, melainkan fokus pada penanganan potensi pelanggaran hukum secara proporsional.

Laporan Beritaseputar.com mencatat bahwa dinamika relasi antara PDIP sebagai partai di luar pemerintahan dengan koalisi pendukung Presiden Prabowo terus memanas. Sebelumnya, anggota DPR Fraksi Golkar, Misbakhun, juga melontarkan kritik tajam terhadap posisi PDIP yang disebut-sebut ingin menjadi "penyeimbang" pemerintah. Terkait hal itu, Ganjar tidak bersedia berkomentar lebih jauh dan menegaskan bahwa fokus PDIP adalah memperjuangkan aspirasi rakyat melalui jalur yang konstitusional.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia menilai bahwa perdebatan soal "demo bayaran" ini berpotensi memperkeruh polarisasi di masyarakat. "Jika ada bukti, buka saja dan proses secara hukum. Tapi jika tuduhan itu hanya untuk mendelegitimasi kritik publik, maka itu langkah mundur bagi demokrasi kita," ujar pengamat tersebut kepada media kami.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana belum memberikan pernyataan resmi menanggapi respons Ganjar dan PDIP. Publik kini menanti langkah konkret Presiden untuk mengusut tuntas klaim adanya pendanaan aksi demonstrasi, sekaligus menjamin ruang demokrasi yang tetap sehat dan terbuka.