DJP Rencanakan Bea Meterai untuk Belanja Daring di Atas Rp5 Juta

Di balik layar laptop yang berpendar di sebuah kamar kos di kawasan Jakarta Timur, Rina (27) menghela napas panjang. Jemarinya berhenti tepat di atas tombol checkout. Keranjang belanjanya sudah penuh—total Rp5,7 juta untuk kebutuhan anak kos selama tiga bulan ke depan. Tapi sepotong berita yang ia baca pagi itu membuatnya ragu. "Ada biaya tambahan lagi?" gumamnya lirih.

Rina adalah satu dari jutaan warga Indonesia yang kesehariannya tak lepas dari platform digital. Dari belanja bulanan, membeli buku kuliah, hingga memesan susu anak—semua ia lakukan lewat layar ponsel. Kenyamanan itu kini dibayangi oleh rencana baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang akan memberlakukan bea meterai Rp10.000 untuk setiap transaksi belanja daring di atas Rp5 juta.

"Saya paham negara butuh pemasukan," ujar Rina, sembari menutup laptopnya, "tapi bayangkan, belanja sembako atau beli obat lewat aplikasi sudah kena ongkos kirim, biaya layanan, masa sekarang ditambah meterai lagi. Rasanya seperti dihukum karena berbelanja di rumah."

"Saya paham negara butuh pemasukan, tapi bayangkan, belanja sembako atau beli obat lewat aplikasi sudah kena ongkos kirim, biaya layanan, masa sekarang ditambah meterai lagi. Rasanya seperti dihukum karena berbelanja di rumah." — Rina, 27, pekerja swasta

Transformasi Belanja yang Terus Tergerus

Bukan hanya Rina. Iwan Setiawan, seorang pegawai negeri di Tangerang Selatan, punya cerita sendiri. Setiap awal semester, ia memesan buku pelajaran untuk ketiga anaknya melalui platform e-commerce. Totalnya hampir selalu menembus angka Rp6 juta. "Selama pandemi, platform digital jadi penyelamat. Kami bisa tetap belajar, tetap bekerja, tetap hidup tanpa harus keluar rumah," kenangnya. "Sekarang, saat kita sudah nyaman, tiba-tiba ada biaya baru."

Rencana DJP ini sejatinya lahir dari kebutuhan fiskal yang mendesak. Namun bagi sebagian masyarakat, momentumnya terasa kurang tepat. Setelah beberapa tahun dipukul pandemi, pemulihan ekonomi rumah tangga masih berlangsung lambat. Belanja daring yang tadinya menjadi solusi justru kini terancam menjadi beban tambahan.

Di sisi lain, Dr. Anita Pratiwi, seorang pengamat ekonomi digital dari Universitas Indonesia, menilai kebijakan ini bisa memiliki dampak ganda. "Di permukaan, ini hanya soal Rp10.000. Tapi efek psikologisnya besar. Konsumen kelas menengah—yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi digital—bisa merasa terbebani dan menahan konsumsi," jelasnya.

"Di permukaan, ini hanya soal Rp10.000. Tapi efek psikologisnya besar. Konsumen kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi digital bisa merasa terbebani dan menahan konsumsi." — Dr. Anita Pratiwi, Pengamat Ekonomi Digital UI

Antara Kebutuhan Fiskal dan Perlindungan Konsumen

Dari sudut pandang perpajakan, memperluas basis pungutan ke sektor digital bukanlah langkah yang tanpa dasar. Transaksi daring di Indonesia telah tumbuh berkali-kali lipat sejak pandemi, menciptakan potensi pajak yang signifikan. Namun pertanyaannya: apakah bea meterai adalah instrumen yang tepat?

Bea meterai secara tradisional dikenakan pada dokumen fisik yang memiliki kekuatan hukum—seperti surat perjanjian, akta notaris, atau kwitansi sebagai alat bukti. Penerapannya pada transaksi digital menimbulkan pertanyaan tentang urgensi dan proporsionalitas. Apakah notifikasi pembelian di aplikasi e-commerce setara dengan dokumen hukum yang memerlukan meterai?

Sementara itu, para pelaku UMKM yang memasarkan produknya lewat platform digital juga ikut cemas. Maman Suherman, pemilik toko kelontong daring di Bandung, mengaku khawatir kebijakan ini membuat pelanggannya berpaling ke toko fisik. "Orang belanja daring itu karena praktis dan harganya bersaing. Kalau ada biaya meterai, bisa-bisa mereka balik lagi ke pasar tradisional. Tapi di pasar tradisional, persaingan juga nggak mudah buat kami yang terbiasa jualan online," katanya.

"Orang belanja daring itu karena praktis dan harganya bersaing. Kalau ada biaya meterai, bisa-bisa mereka balik lagi ke pasar tradisional." — Maman Suherman, Pelaku UMKM Daring

Poin-Poin Penting Kebijakan

• Besaran bea meterai: Rp10.000 per transaksi—jumlah yang tampak kecil, namun bisa menjadi signifikan bagi keluarga dengan anggaran terbatas
• Ambang batas transaksi: Hanya berlaku untuk pembelian di atas Rp5 juta—melindungi transaksi kecil harian, tapi tetap memengaruhi pembelian besar seperti elektronik, furnitur, atau kebutuhan pendidikan
• Cakupan platform: Berlaku untuk seluruh platform digital, termasuk e-commerce, marketplace, dan layanan platform daring lainnya
• Tujuan kebijakan: Perluasan basis pajak untuk meningkatkan pendapatan negara di era digital—sejalan dengan tren global dalam memajaki ekonomi digital

Saat laptop kembali terbuka malam itu, Rina akhirnya memutuskan untuk berbelanja secara bertahap. Ia memecah keranjang belanjanya menjadi dua—di bawah Rp5 juta masing-masing. "Mungkin ini solusinya," katanya dengan senyum tipis. "Tapi bukankah ini jadi lebih ribet? Padahal katanya belanja daring itu untuk memudahkan hidup."

Rina hanyalah satu cerita. Di luar sana, jutaan orang tengah menghitung ulang anggaran mereka, mencermati setiap transaksi, dan bertanya-tanya apakah kenyamanan era digital perlahan-lahan bergerak ke arah yang tak lagi bersahabat dengan dompet mereka.