Dapat Usulan Untung BUMN buat Biaya Riset, Prabowo: Masalahnya Ada Laba Nggak?

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menanggapi usulan dari sektor industri yang meminta agar setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan sebagian laba bersih mereka untuk mendanai riset dan inovasi. Menurut laporan media kami, usulan tersebut direspons secara terbuka oleh Presiden, namun dengan sebuah pertanyaan kritis yang menyadarkan banyak pihak tentang realitas keuangan korporasi pelat merah di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup acara Sarse Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri. Momen tersebut disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2026). Forum itu sendiri mempertemukan para pelaku industri, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk mencari terobosan dalam memperkuat ekosistem inovasi nasional.

“Tadi juga usul sektor industri, biaya riset, diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan untuk riset ya, inovasi. Ini bagus usul, masalahnya BUMN ini ada labanya nggak?” ujar Prabowo.

Pertanyaan Retoris yang Menggugah

Nada pertanyaan Presiden yang santai namun lugas itu seolah menjadi tamparan ringan bagi pengelola BUMN. Pasalnya, tidak semua BUMN membukukan kinerja keuangan yang cemerlang. Beberapa di antaranya masih bergulat dengan utang, operasional yang tidak efisien, atau tekanan pasar yang membuat margin laba sangat tipis. Dengan demikian, gagasan mengalokasikan laba untuk riset harus dibarengi dengan pemetaan kemampuan finansial masing-masing BUMN.

Di balik keraguan itu, usulan dari sektor industri sebenarnya memiliki semangat yang sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional. Indonesia masih memiliki celah besar dalam pembiayaan riset dan pengembangan (R&D). Ketergantungan pada anggaran negara dan investasi asing sering kali membuat riset bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, keterlibatan BUMN dalam pendanaan riset dapat menjadi katup pendorong kemandirian teknologi dalam negeri.

Kendati demikian, Prabowo tidak menutup pintu terhadap usulan tersebut. Justru dengan mempertanyakan eksistensi laba BUMN, ia membuka ruang evaluasi yang lebih dalam. Menurut laporan media kami, beberapa BUMN jumbo seperti PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia secara konsisten mencetak laba bersih yang signifikan. Namun di luar itu, masih banyak BUMN sektor manufaktur, perkebunan, atau transportasi yang berkinerja pas-pasan atau bahkan merugi. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bila ingin menjadikan laba BUMN sebagai sumber pendanaan riset yang merata dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Presiden seakan meminta agar para pengusul dan pemangku kepentingan tidak terjebak pada idealisme semata. Rancangan alokasi laba BUMN untuk riset harus mempertimbangkan kewajiban lain, seperti setoran dividen kepada negara, pembayaran utang jangka panjang, dan kebutuhan investasi internal perusahaan. Tanpa kerangka aturan yang jelas, kebijakan tersebut justru berpotensi menambah beban bisnis BUMN yang sudah berat.

Acara Sarse Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri sendiri terus menjadi arena strategis untuk menjembatani kepentingan industri, ilmu pengetahuan, dan kebijakan publik. Tanggapan Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan setiap aspirasi, namun tetap berpegang pada data dan realita di lapangan. Pernyataan “ada labanya nggak?” kiranya akan menjadi bahan refleksi panjang bagi manajemen BUMN untuk membuktikan bahwa mereka tidak hanya bisa menghasilkan laba, tetapi juga siap menjadi tulang punggung inovasi nasional.