Besi di JPO hingga Taman Dicuri, Pram Akan Cabut KJP hingga Bansos Pelaku

Pencurian Besi di Fasilitas Publik Kian Meresahkan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil sikap tegas menyikapi maraknya pencurian besi di berbagai fasilitas umum. Tidak hanya merusak jembatan penyeberangan orang (JPO), aksi ini juga menyasar elemen taman kota. Pramono mengultimatum akan mencabut kepesertaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang terlibat, sekaligus mencoret nama pelaku dari daftar penerima bantuan sosial (bansos).

"Jakarta ini sebagai kota yang terbuka, tentunya tidak bisa 100 persen tidak terjadi apa-apa. Saya sudah mengecek dan juga mendapatkan laporan mengenai adanya pencurian besi-besi di beberapa JPO," ujar Pramono di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Berdasarkan penelusuran di lapangan, aksi pencurian tersebut terjadi di sejumlah titik, antara lain di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, dan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pelaku diduga memotong pagar pengaman JPO dan bagian-bagian besi dari taman untuk dijual sebagai besi tua. Dampaknya tidak hanya memperburuk estetika kota, tetapi juga mengancam keselamatan warga — JPO tanpa pagar rawan menyebabkan kecelakaan, terutama pada malam hari atau saat hujan.

Pramono menyebut, pemerintah tidak akan tinggal diam. Seluruh pelaku akan didata dan ditelusuri statusnya sebagai penerima KJP atau bansos. "Kalau terbukti, kita cabut. Ini untuk memberi efek jera," tegasnya. Ia menambahkan, selain sanksi administratif, pelaku juga akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum. Langkah ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang berniat mengulangi perbuatan serupa.

Patroli Diperketat, Warga Diminta Aktif Mengawasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama jajaran kepolisian telah meningkatkan patroli di titik-titik rawan, terutama pada jam-jam sepi. Pihaknya juga berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja dan pengelola taman untuk mengantisipasi aksi pencurian berikutnya. "Kami minta warga ikut menjaga fasilitas umum. Laporkan segera jika ada yang mencurigakan," imbau Pramono.

Fasilitas umum yang dicuri besinya membutuhkan biaya perbaikan yang tidak kecil. Setiap kehilangan komponen besi harus segera diganti agar tidak menimbulkan bahaya. Pemerintah menyatakan bahwa dana bansos dan KJP sejatinya ditujukan untuk membantu warga kurang mampu, bukan untuk mereka yang merusak fasilitas publik. Oleh karena itu, pencabutan bantuan menjadi sanksi dinilai tepat guna memberikan efek jera sekaligus melindungi aset kota. Beritaseputar.com akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini.