Bahlil Buka Suara soal Negosiasi Harga Ekspor Listrik ke Singapura: Masih Alot, Belum Sepakat

Jakarta, Beritaseputar.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan pernyataan terus terang mengenai perkembangan proyek ekspor listrik ke Singapura. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah Indonesia dan pihak Singapura masih belum mencapai kesepakatan soal harga. Pemerintah ingin memastikan nilai yang disepakati nantinya benar-benar menguntungkan kedua belah pihak atau win-win solution.

Keterangan ini disampaikan Bahlil menanggapi hasil pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, proyek ekspor energi hijau menjadi salah satu agenda utama yang dibahas secara intensif. Bahlil mengungkapkan, Presiden Prabowo telah memberikan perintah langsung kepada BPI Danantara untuk segera mengeksekusi proyek strategis ini. Salah satu bukti keseriusan kerja sama tersebut adalah ditekennya nota kesepahaman (MoU) terkait ekspor listrik di sela-sela pertemuan kedua pemimpin negara.

Meski demikian, Bahlil menekankan bahwa penandatanganan MoU bukan berarti negosiasi komersial telah tuntas. Menurut laporan yang dihimpun media kami, pembahasan mengenai angka final harga jual listrik masih berlangsung alot. "Kita maunya win-win. Jangan sampai kita ekspor, tapi kita tidak dapat manfaat yang maksimal. Jadi, sampai hari ini soal harga masih dalam tahap negosiasi," tegas Bahlil dalam keterangannya.

Jaga Kedaulatan Energi, Pemerintah Tak Mau Buru-buru

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah memegang peran sentral sebagai regulator yang berwenang penuh menentukan harga. Sikap ini diambil untuk menjaga kedaulatan energi nasional. Pemerintah tidak ingin proyek besar ini hanya menguntungkan salah satu sisi, sementara Indonesia sebagai pemilik sumber daya tidak mendapatkan nilai tambah yang signifikan. Bahlil memastikan, pihaknya akan sangat hati-hati dalam memfinalisasi struktur harga agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan energi.

"Kita tidak akan menyetujui ekspor sebelum harga itu benar-benar menguntungkan negara. Itu prinsip yang dipegang teguh oleh Presiden," ujar Bahlil menirukan arahan Prabowo.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa target proyek ini bukan sekadar jual beli listrik biasa. Pemerintah ingin agar pasokan listrik yang dikirim ke Singapura berasal dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang dibangun di dalam negeri. Dengan demikian, efek berganda dari investasi ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga transfer teknologi ramah lingkungan. Percepatan proyek ini oleh BPI Danantara diharapkan mampu memangkas biaya produksi sehingga harga yang ditawarkan ke Singapura bisa lebih kompetitif tanpa mengorbankan margin keuntungan bagi Indonesia.

Sinyal Progres di Tengah Negosiasi Ketat

Meski negosiasi harga belum mencapai titik temu, pergerakan proyek ini menunjukkan progres yang cukup signifikan. Arahan langsung Presiden Prabowo kepada BPI Danantara menjadi katalisator percepatan dari sisi hulu. Dari sisi hilir, penandatanganan MoU dengan Singapura menegaskan bahwa negara tetangga tersebut serius membutuhkan pasokan listrik bersih guna mendukung target dekarbonisasi mereka. Bahlil optimistis, dengan pendekatan negosiasi yang mengedepankan kepentingan nasional, kesepakatan harga final akan segera tercapai dalam waktu dekat.

Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, kini tengah menyiapkan formula harga yang transparan. Formula ini akan memperhitungkan biaya produksi listrik dari hulu hingga hilir, termasuk investasi jaringan transmisi bawah laut. Bahlil menegaskan bahwa investor dari berbagai negara telah mengantre untuk terlibat dalam proyek ini, sehingga posisi tawar Indonesia sangat kuat. "Kita tidak perlu khawatir. Yang jelas, kalau harganya tidak cocok untuk kita, ya tidak kita lepas. Listriknya bisa kita pakai untuk industri dalam negeri saja," pungkas Bahlil, menegaskan bahwa opsi pemanfaatan domestik tetap menjadi prioritas utama jika negosiasi dengan pihak asing tidak memuaskan.