Anggota DPR Miris Bupati Langkat Jadikan Seragam Sekolah Lahan Gratifikasi

Jakarta - Penetapan tersangka terhadap Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai keprihatinan dari kalangan legislatif. Salah satunya datang dari Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem, Ujang Bey, yang menilai perbuatan Ondim sangat mencoreng wajah pendidikan.

Menurut laporan yang dihimpun Beritaseputar.com, Ondim diduga menerima suap dan gratifikasi, termasuk dalam proyek pengadaan seragam untuk sekolah dasar di wilayahnya. Hal ini terungkap dalam proses penyidikan KPK yang menjerat Ondim beberapa waktu lalu.

"Saya melihatnya cukup miris dan prihatin ya. Pendidikan kan sejatinya sebagai ujung tombak peradaban dan sebagai juru kunci kesejahteraan," ujar Bey kepada awak media, Selasa (7/7/2026).

Bey menekankan bahwa sektor pendidikan seharusnya menjadi ranah yang steril dari praktik korupsi. Ia menyayangkan tindakan oknum kepala daerah yang justru menjadikan kebutuhan dasar pelajar sebagai lahan mencari keuntungan pribadi.

"Bagaimana kita mau memajukan kualitas sumber daya manusia jika seragam sekolah saja dikorupsi? Ini pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak," imbuhnya.

Kasus yang menimpa Ondim semakin memperpanjang daftar kepala daerah yang tersandung operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Hal ini memicu desakan agar revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah memperkuat pencegahan korupsi di tingkat lokal.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media kami, proyek pengadaan seragam tersebut diduga dimanipulasi dengan cara menaikkan harga satuan barang dan mengurangi spesifikasi kualitas, sehingga selisihnya dinikmati oleh oknum terkait. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengorbankan hak siswa untuk mendapatkan perlengkapan sekolah yang layak.

Pemerhati pendidikan menilai kejadian ini merupakan alarm bahaya bagi integritas tata kelola anggaran pendidikan di daerah. Mereka mendesak pengawasan yang lebih ketat dari Dinas Pendidikan dan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap setiap pos belanja yang menyangkut kepentingan siswa.

KPK hingga saat ini masih mendalami kasus Ondim, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam jaringan korupsi tersebut. Publik berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan efek jera bagi pejabat publik lainnya agar tidak menjadikan dunia pendidikan sebagai komoditas gratifikasi.