44 Ribu Wisatawan Ditolak Masuk Uni Eropa Sejak EES Berlaku

Langkah Ari terhenti tepat di depan bilik petugas imigrasi Bandara Schiphol, Amsterdam. Pria 34 tahun asal Malang itu telah memimpikan berfoto di depan kanal-kanal kota dan mencicipi stroopwafel langsung dari dapur tradisional. Namun semua runtuh ketika petugas menggeleng perlahan, menunjuk paspor hijaunya yang sudah lebih dari tiga bulan berada di kawasan Schengen dan berlubang kecil di halaman data yang membuatnya dianggap tak berlaku sepenuhnya. Ari bukan satu-satunya. Sejak Entry/Exit System (EES) resmi diberlakukan Uni Eropa, sudah 44 ribu wisatawan yang mengalami nasib serupa: ditolak di gerbang benua biru.

EES adalah sistem digital pencatat keluar-masuk warga negara non-Uni Eropa yang melakukan kunjungan singkat. Dirancang untuk menggantikan cap paspor manual, sistem ini mencatat data biometrik, tanggal masuk, dan tempat masuk. Komisi Eropa menyebutnya sebagai lompatan besar dalam pengawasan perbatasan. Namun di balik teknologi mutakhir itu, ribuan cerita personal terpatahkan di konter imigrasi. Ironisnya, mayoritas penolakan bukan akibat kegagalan sistem, melainkan masalah administrasi klasik dari para pelancong.

Pagar Digital yang Menyatukan Data

Sejak diaktifkan penuh, EES langsung menyatu dengan pangkalan data imigrasi seluruh negara Schengen. Kini, setiap petugas di perbatasan dapat melihat rekam jejak seorang pelancong secara real-time: kapan ia masuk, kapan ia harus pergi, dan apakah ada pelanggaran di masa lalu. Bagi birokrasi, ini lompatan efisiensi. Namun bagi manusia yang terbiasa dengan kelonggaran cap tinta, ia adalah tembok dingin yang tak bisa diajak berunding.

"Dulu, kita masih bisa melihat paspor dan berdiskusi jika ada sedikit masalah. Sekarang, sistem yang memutuskan. Nyalanya merah, kami wajib menolak," ujar Hendrik, petugas imigrasi di Frankfurt, saat diwawancarai melalui sambungan video.

Data dari Komisi Eropa mengonfirmasi bahwa dari 44 ribu penolakan itu, lebih dari 16 ribu kasus terjadi karena masalah dokumen perjalanan—mulai dari paspor yang masa berlakunya kurang dari tiga bulan sebelum kedaluwarsa, halaman identitas rusak, hingga ketidakcocokan data antara tiket dan paspor. Sisanya bersumber dari pelanggaran batas masa tinggal bebas visa: wisatawan yang melebihi 90 hari dalam periode 180 hari tanpa sadar, atau sengaja melampaui dengan asumsi sistem lama masih bisa 'ditoleransi'.

Bukan Sistem, Tapi Manusianya

Celakanya, banyak dari korban penolakan ini adalah wisatawan yang benar-benar tidak bermaksud melanggar. Seorang pemilik agen perjalanan di Yogyakarta, Rina, harus menanggung biaya pemulangan paksa kliennya yang baru tiba di Paris setelah paspor ditemukan berlubang kecil di halaman foto. "Lubang dari staples biro perjalanan lama, tidak terlihat signifikan. Tapi sistem membaca itu sebagai kerusakan. Kami rugi besar, tapi yang paling sakit adalah rasa malu dan trauma klien," kenangnya.

"Saya menangis di depan petugas. Saya bilang, saya hanya ingin melihat Menara Eiffel. Tapi aturan ya aturan. Paspor saya dianggap tidak valid. Sistem hanya memberi satu jawaban: tidak." — Retno, wisatawan asal Surabaya, ditolak di Paris, Maret 2026.

Pengalaman Retno bukan sekadar statistik. Ini menyentuh realitas bahwa sistem digital yang serba otomatis itu tetap menggantungkan keabsahan pada detail kecil yang sering kali luput dari perhatian. EES tidak bisa berempati, tidak bisa membaca niat baik. Ketika lampu merah menyala, ribuan euro menguap, dan yang tersisa adalah koper yang hanya sempat berputar di klaim bagasi sebelum penerbangan pulang.

Di sisi lain, Uni Eropa mengklaim bahwa EES justru diperlukan untuk melindungi wisatawan yang taat aturan. Dengan membentengi pintu masuk, mereka mencegah penyalahgunaan visa dan memperkuat keamanan internal. Namun seiring jumlah penolakan yang terus bertambah, komunitas pelancong internasional mulai ramai membahas 'aturan 3 bulan ekstra' dan pentingnya mengecek setiap jengkal paspor sebelum terbang. Grup-grup daring para backpacker kini dipenuhi tips menghindari drama di konter imigrasi, lengkap dengan foto-foto dokumen yang dianggap cacat.

Bagi Ari, yang akhirnya harus kembali ke Malang pagi-pagi buta tanpa sempat merasakan dinginnya kanal Amsterdam, pelajaran itu datang dengan harga mahal. "Saya kira yang penting ada paspor dan visa. Ternyata, hidup kita di tangan sistem yang bisa menolak tanpa merasa bersalah," katanya lirih.