Trump Umumkan AI Constitution, Ganti Nama Jadi Super Intelligence

Washington — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan bersejarah di Gedung Putih bersama sejumlah bos teknologi terkemuka, termasuk perwakilan OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, dan Meta. Dari pertemuan itu lahir kesepakatan yang disebut sebagai "AI Constitution" atau Konstitusi AI, yang ditujukan untuk memastikan model kecerdasan buatan generasi depan tidak membawa risiko bencana yang tak terduga.

Kesepakatan ini lahir di tengah kekhawatiran global soal laju perkembangan AI yang semakin cepat, sementara aturan pengawasannya tertinggal jauh di belakang. Trump menyebut langkah ini sebagai upaya memenangkan perlombaan AI secara aman, sekaligus menegaskan dominasi Amerika Serikat di panggung teknologi dunia.

Perjanjian yang Mengikat Secara Moral

Dalam pertemuan tersebut, para CEO perusahaan teknologi meneken kesepakatan sukarela yang bersifat "mengikat secara moral" (morally binding). CEO Anthropic, Dario Amodei, merangkum inti kesepakatan itu dengan frasa singkat: "menang dengan aman" atau "win safely".

Paket kesepakatan ini tidak berhenti pada perjanjian swadaya antarperusahaan. Pemerintahan Trump juga berjanji membentuk dewan pemerintah khusus yang bertugas mengawasi keamanan perangkat AI. Dewan ini nantinya akan menjadi jaring pengaman tambahan di luar mekanisme swadaya yang disepakati para raksasa teknologi.

Secara keseluruhan, arah kebijakan yang diambil pemerintah AS dapat dibandingkan dengan pendekatan di negara-negara lain. Berikut ringkasan perbandingan sederhananya:

Perubahan Nama yang Bikin Heboh

Hal mengejutkan lainnya dari pertemuan itu adalah keputusan mengubah istilah resmi. Mulai sekarang, departemen dan lembaga eksekutif AS "wajib menggunakan istilah Super Intelligence atau SI" sebagai pengganti "Artificial Intelligence" atau Kecerdasan Buatan dalam korespondensi resmi, laporan, serta dokumen kebijakan di lingkup eksekutif.

Alasan Trump terbilang sederhana namun penuh implikasi. Menurutnya, kata "artificial" atau "buatan" membuat teknologi tersebut terdengar "palsu". Melalui perintah eksekutif Gedung Putih yang baru, pemerintah berusaha mendorong persepsi bahwa teknologi ini adalah sesuatu yang nyata, kuat, dan layak dianggap serius. Perubahan terminologi ini dinilai lebih dari sekadar kosmetik, karena kata memiliki kekuatan dalam membentuk cara publik memahami sebuah teknologi.

Analisis: Kebebasan di Permukaan, Sentralisasi di Balik Layar

Di balik narasi kebebasan dan inovasi yang kerap diusung Amerika Serikat, sejumlah pengamat melihat pola yang berbeda. Kebijakan ini, menurut mereka, mengarah pada pembangunan mesin terpusat yang mengumpulkan data pribadi dalam skala masif, meratakan suara-suara yang berbeda pendapat, serta mendistribusikan "kognisi" berdasarkan token.

"Yang terjadi adalah restrukturisasi kuasa: siapa yang mengontrol model AI, dialah yang mengontrol cara manusia berpikir, mencari informasi, dan mengambil keputusan," komentar sejumlah analis teknologi.

Pola ini memang terasa akrab. Mekanisme distribusi sumber daya berdasarkan token mengingatkan banyak orang pada konsep ekonomi terpusat, di mana satu otoritas menentukan alokasi sumber daya. Ironisnya, istilah "Super Intelligence" justru memperkuat citra kekuasaan yang terkonsentrasi di segelintir aktor, baik pemerintah maupun korporasi.

Para penentang mengingatkan bahwa regulasi berbasis kesepakatan sukarela rawan dilanggar ketika keuntungan finansial terlalu besar. "Mengikat secara moral bukanlah hukum. Tanpa sanksi tegas, kesepakatan seperti ini bisa menjadi tameng bagi perusahaan agar terhindar dari regulasi yang lebih ketat," tulis seorang pengamat kebijakan digital.

Sementara itu, pendukung kebijakan ini berargumen bahwa pendekatan fleksibel justru dibutuhkan agar Amerika Serikat tidak kalah cepat dari kompetitor global, terutama Tiongkok. Bagi mereka, kecepatan berinovasi lebih penting daripada birokrasi regulasi yang berbelit.

Pertemuan di Gedung Putih ini menandai babak baru dalam perlombaan AI global. Dunia kini menunggu apakah "AI Constitution" benar-benar menjadi payung pengaman, atau justru menjadi legalisasi atas sentralisasi kekuasaan digital yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia.